Menyongsong Rencana Pemerintah Tahun 2025, Anindya Bakrie Paparkan Peran Penting Pengusaha

Jakarta, tvOnenews.com - Memasuki era pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang ekonomi yang harus dihadapi dengan kerja sama yang solid antara pemerintah dan dunia usaha.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Pembina KADIN, Anindya Bakrie, dalam dialog bertajuk "Peluang Dunia Usaha dalam Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran" yang diadakan pada Sabtu, 31 Agustus 2024, di Hutan Kota by Plataran, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Dalam pidatonya, Anindya menekankan bahwa keberhasilan rencana pemerintah di tahun 2025 tidak hanya bergantung pada kebijakan yang dicanangkan, tetapi juga pada stabilitas politik dan harmoni sosial.

Ia menyebutkan bahwa kemitraan antara dunia usaha dan politik harus berjalan dengan baik agar tercipta stabilitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Political stability dan social cohesiveness adalah kunci. Dunia usaha harus benar-benar dimengerti, baik dari pusat hingga daerah. Tanpa stabilitas ini, perencanaan sebaik apapun tidak akan berjalan optimal," ujar Anindya.

Perencanaan Ekonomi 2025 dan Peran Serta Dunia Usaha

Melalui perencanaan yang matang, pemerintahan Prabowo-Gibran berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai target pertumbuhan 8% per tahun.

Anindya menjelaskan bahwa ada beberapa langkah penting yang telah dipersiapkan untuk mencapai target tersebut, di antaranya adalah penguatan konsumsi domestik, peningkatan belanja pemerintah, serta transformasi ekonomi melalui investasi yang berbasis kepastian hukum.

"Konsumsi domestik kita kuat, infrastruktur digelontorkan Rp400 triliun, dan dengan kepastian hukum, investasi akan mengalir deras. Ini peluang besar yang harus dimanfaatkan oleh pengusaha untuk berkontribusi dalam pencapaian target nasional," kata Anindya.

Di forum yang sama, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojokusumo, menyoroti pentingnya sektor perumahan sebagai salah satu driver pertumbuhan ekonomi.

Hashim menyampaikan bahwa sektor perumahan di Indonesia, jika dikelola dengan baik, dapat menyumbang hingga 25% terhadap GDP, serupa dengan yang terjadi di Tiongkok selama 35 tahun terakhir.

Hashim yang juga ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam tim transisi Prabowo-Gibran, menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun 2 juta unit rumah di pedesaan dan 1 juta unit apartemen di perkotaan setiap tahun.

Proyek besar ini akan melibatkan UMKM, koperasi, dan BUMDES, dengan tujuan menciptakan kelas menengah baru dan menghapus permukiman kumuh di kota-kota besar.

"Perumahan akan menjadi sektor prioritas nasional yang dapat menambah laju pertumbuhan GDP 2-3% per tahun. Kami juga akan fokus pada konektivitas internet yang dapat meningkatkan GDP sebesar 0,7-1,38%. Dengan langkah-langkah ini, pertumbuhan ekonomi double digit bukanlah hal yang mustahil," jelas Hashim.

Maka dapat disimpulkan, pemerintahan Prabowo-Gibran tidak hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga kesejahteraan sosial dengan program-program seperti penyediaan makanan gratis untuk 78 juta anak dan 4,3 juta ibu hamil.

Oleh karena itu, Anindya mengajak dunia usaha untuk turut serta dalam menyukseskan berbagai program pemerintah yang akan dimulai pada tahun 2025 ini.

"Transisi pemerintahan ini adalah momentum bagi pengusaha untuk melihat peluang dan berkontribusi. Mari kita sambut transisi yang baik dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo dengan sikap positif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak," pungkas Anindya. (rpi)