Prabowo-Gibran akan Utang Rp775,9 Triliun di 2025, Kemenko Perekonomian: Rasio Utang RI Turun 38,68%, Lebih Rendah dari Malaysia dan China

Sisanya dipegang oleh institusi domestik lainnya. Pemerintah terus mendorong agar pasar SBN lebih efisien, untuk meningkatkan daya tahan sistem keuangan Indonesia terhadap guncangan ekonomi dan pasar keuangan.

Selain itu, komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal mendapat pengakuan dari lembaga internasional. Dalam Article IV Consultation tahun 2024, IMF menyebutkan bahwa Indonesia telah menunjukkan disiplin fiskal yang kuat, memberikan ruang fiskal yang cukup untuk mengantisipasi risiko ke depan sambil tetap mendorong pertumbuhan ekonomi.

IMF juga memproyeksikan utang pemerintah akan menurun secara bertahap menjadi sekitar 38,3% PDB dalam jangka menengah.

S&P Global Ratings juga mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level 'BBB' dengan prospek stabil, yang mencerminkan keberhasilan Indonesia dalam menjaga stabilitas fiskal melalui kebijakan yang prudent.

“Pemerintah terus berupaya menurunkan rasio utang terhadap PDB dengan mengoptimalkan pendapatan negara melalui reformasi perpajakan, reformasi pengelolaan SDA dan barang milik negara, serta insentif fiskal yang terukur untuk mendorong investasi,” tambah Deputi Ferry.

Proyeksi rasio utang terhadap PDB pada tahun 2025 diperkirakan berada di kisaran 37,82% hingga 38,71%. Rasio pendapatan negara terhadap PDB dalam RAPBN 2025 direncanakan sebesar 12,32%.

Baca Juga

Pramono Sebut RS Sumber Waras Bakal Jadi RS Internasional untuk Kanker-Jantung

Pemerintah juga terus mendorong pembiayaan anggaran yang inovatif melalui skema KPBU yang sustainable dan lebih massif, serta penguatan peran BUMN, BLU, SMV, dan SWF.

Dengan pengelolaan utang yang cermat dan terukur, pemerintah memastikan bahwa APBN tetap sehat, kredibel, dan berkesinambungan.

Hal ini penting tidak hanya untuk menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pemerintah juga fokus pada belanja negara yang berkualitas, memprioritaskan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi, serta memastikan subsidi dan perlindungan sosial yang efektif dan tepat sasaran.

Sekadar informasi, pembiayaan utang di 2025 direncanakan tembus Rp775,9 triliun atau melonjak Rp222,8 triliun, dibandingkan outlook dalam APBN 2024 yang senilai Rp553,1 triliun. (rpi)