Realisasi Anggaran Kementerian PUPR Tembus Rp68,05 Triliun pada Agustus 2024, Menteri Basuki: Masih Ada 461 Paket Proyek dalam Proses Lelang

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa realisasi anggaran Kementerian PUPR hingga 20 Agustus 2024 telah mencapai Rp68,05 triliun.

Angka ini setara dengan 41,7 % dari total anggaran tahun 2024 yang sebesar Rp163,09 triliun.

Pencapaian ini menunjukkan langkah signifikan yang diambil Kementerian PUPR dalam menjalankan program-programnya.

"Realisasi anggaran per 20 Agustus 2024, sebesar Rp68,05 triliun atau 41,7 % dari total anggaran, dengan progres fisik sebesar 49,3 %," ujar Basuki dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Pencapaian keuangan hingga 20 Agustus 2024 ini meningkat 9,2 % dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang hanya mencapai 32,5 %. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program di Kementerian PUPR.

Lebih lanjut, Basuki menjelaskan bahwa hingga 20 Agustus 2024, progres lelang telah menghasilkan 2.708 paket proyek yang sudah terkontrak.

Baca Juga

Kembangkan Kuliner Hingga Niaga, Ini Lima Perusahaan yang Berinvestasi di IKN

Jumlah ini mencakup Pagu DIPA sebesar Rp109,35 triliun atau sekitar 96 % dari total kegiatan kontraktual yang berjumlah Rp113,94 triliun.

Paket-paket tersebut termasuk kontrak tahun tunggal (SYC) dan kontrak tahun jamak baru (MYC) sebanyak 1.370 paket dengan total Pagu DIPA Rp16,49 triliun.

Selain itu, Kementerian PUPR juga melanjutkan 1.338 paket lintas tahun (MYC Lanjutan) yang telah terkontrak pada tahun anggaran sebelumnya dengan nilai Pagu DIPA Rp92,86 triliun.

"Paket dalam proses lelang sebanyak 461 paket dengan Pagu DIPA Rp4,59 triliun, ini adalah paket yang sedang menunggu untuk proses penandatanganan kontrak," tambah Basuki.

Untuk mempercepat realisasi anggaran 2024, Kementerian PUPR telah mengimplementasikan berbagai langkah strategis. Ini termasuk percepatan proses pengadaan barang dan jasa, penyelesaian administrasi dan revisi anggaran, serta percepatan pelaksanaan pekerjaan sesuai target waktu yang ditetapkan.

Selain itu, kementerian juga fokus pada penyelesaian masalah tanah serta kegiatan padat karya sesuai target dan rekomposisi anggaran berdasarkan prioritas kegiatan.

Langkah-langkah strategis yang diambil oleh Kementerian PUPR ini diharapkan dapat mempercepat realisasi anggaran dan menyelesaikan proyek-proyek yang menjadi prioritas pemerintah, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat. (rpi)