Peran Bahlil jadi Menteri ESDM Diharap Percepat Transisi Energi di Indonesia, IESR: PLTU Harus Dihentikan sebelum 2045

Fabby berharap, di bawah kepemimpinan Bahlil, komitmen Indonesia terhadap transisi energi menuju net-zero emission pada 2060 atau lebih awal bisa tetap dilanjutkan. Selain itu, target energi terbarukan sebesar 23% pada 2025 harus lebih diperkuat.

IESR juga menilai bahwa Bahlil memiliki tugas penting, seperti memastikan peta jalan penghentian operasi PLTU yang diatur dalam Perpres No. 112/2022 berjalan sesuai rencana

Peta jalan ini memberikan kepastian hukum bagi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk melaksanakan program pensiun dini PLTU, termasuk untuk PLTU Cirebon 1 pada Desember 2035 melalui skema Energy Transition Mechanism (ETM).

"Kajian kami menunjukkan bahwa seluruh PLTU harus dihentikan secara bertahap sebelum 2045, dan 80% di antaranya sebelum 2040, agar sesuai dengan tujuan pembatasan pemanasan global 1,5°C seperti yang diatur dalam Persetujuan Paris," tambah Fabby.

IESR menekankan pentingnya mempercepat pemanfaatan energi terbarukan agar target 23% pada 2025 dapat tercapai. Pada 2023, bauran energi terbarukan baru mencapai sekitar 13,09%, masih jauh dari target.

"Dengan waktu kabinet yang tersisa hanya dua bulan, Menteri Bahlil perlu memastikan PLN berkomitmen meningkatkan kapasitas energi terbarukan dalam RUPTL 2024, serta mendorong agar 'power wheeling' dimasukkan dalam draft RUU EBET sebagai strategi untuk meningkatkan investasi swasta dan BUMN di energi terbarukan," ujar Fabby.

Selain itu, IESR mengingatkan pentingnya menjaga kelancaran implementasi kemitraan transisi energi yang adil (Just Energy Transition Partnership, JETP).