Anak Buah Bahlil di ESDM Sebut 13 PLTU akan Pensiun Dini, Padahal jadi Tulang Punggung Listrik Jawa dan Sumatera

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan ada 13 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara yang bakal pensiun dini atau ditutup.

PLTU tersebut akan diakhiri masa pengoperasiannya lebih cepat karena dianggap sudah menghasilkan emisi karbon terlalu tinggi.

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi seusai Rapim dengan Menteri Bahlil Lahadalia.

Eniya menyebut, ke-13 daftar PLTU itu teridentifikasi masuk datar yang akan dipensiunkan setelah dilakukan studi internal bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) dan United Nations Office for Project Services (UNOPS).

"Jadi masalah coal retirement kemarin yang disebut, sudah pernah saya sampaikan ke (Menko) Marves bahwa kita itu hasil dari studi mengenai coal retirement kita itu ada tiga studi," kata Eniya.

"Jadi kita sendiri, lalu dari ITB, lalu dari UNOPS, itu ada. Nah (hasil) tiga (studi) ini kita identifikasi bareng semua, kita rangkum bahwa kita punya 13 list dari PLTU di luar Cirebon," imbuh anak buah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia itu.

Kendati begitu, Eniya tidak menyebut secara rinci ke-13 daftar PLTU batu bara yang akan diberhentikan operasinya tersebut.

Namun, sejumlah PLTU besar yang menjadi tulang punggung listrik di Pulau Jawa dan Sumatera terkonfirmasi akan dipensiunkan lebih cepat.

Misalnya saja PLTU Suralaya, di Cilegon, Banten; PLTU Paiton di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dan PLTU Ombilin di Sijantang Koto, Sumatera Barat

"Nah kalau sekarang yang dibahas itu Suralaya, Paiton, itu termasuk di dalam 13 PLTU (yang akan dipensiunkan dini), Ombilin di Sumatera (Barat)," kata Eniya.

Dia menyampaikan, dari 13 unit PLTU yang ada tersebut, diperkirakan total emisinya diperkirakan mencapai angka yang sangat besar, sekitar 48 juta atau lebih.

"Dari 13 list itu kalau kita jumlahkan, emisinya itu tinggi, kalau nggak salah 48 juta atau berapa ya, jutanya saya lupa. Tapi big size gitu loh. Karena sudah jelek-jelek bangat kan yang suralaya dan sebagainya itu," jelasnya.

Oleh sebab itu, Kementerian ESDM tengah mempersiapkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM sebagai acuan untuk mempensiunkan PLTU batu bara.

Eniya menuturkan bahwa Kepmen ESDM itu nantinya akan menjadi patokan atau peta jalan (roadmap) dalam mempensiunkan PLTU batu bara.

Namun, dalam merancang aturan itu, Kementerian ESDM bakal meminta pendampingan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).

"Nah Keputusan Menteri ini yang akan kita bahas, saat ini saya sedang meminta surat saya ke Jamdatun, untuk pendampingan. Karena ini kita tidak bisa tanpa pendampingan APH (aparat penegak hukum), dalam menentukan roadmap," jelas Eniya.

Pengganti PLTU Belum Siap?

Sebelumnya, Arifin Tasrif beberapa waktu lalu saat masih menjabat Menteri ESDM sempat angkat bicara mengenai rencana pensiun dini PLTU Suralaya Cilegon.

Menurutnya, penutupan PLTU Suralaya harus mempertimbangkan adanya sumber energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai pengganti demi memastikan kelangsungan pasokan energi berkelanjutan.

Hal itu disampaikan oleh Arifin saat ditemui di sela-sela acara Supply Chain & National Capacity Summit 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan.

Karenanya, Arifin Tasrif menegaskan bahwa pensiun dini untuk pembangkit ini perlu direncanakan dengan baik.

"Memang harus kita rencanakan pensiun dini (PLTU Suralaya), tapi direncanakan juga energi baru yang akan masuk baru ini, apa yang gantinya," kata Arifin, Rabu (14/8/2024).

Di acara yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan rencana penutupan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya, di Cilegon, Banten, demi menekan polusi udara di Jakarta.

"Jadi kita pengen exercise kita ingin kaji kalau bisa kita tutup supaya mengurangi polusi di Jakarta," kata Luhut.

Menurut Menko Luhut, suntik mati PLTU akan menjadi solusi pemerintah dalam mengatasi polusi udara khususnya di wilayah DKI Jakarta.

Untuk itu, pihaknya akan mengkaji mengenai hal tersebut, apalagi PLTU tersebut sudah beroperasi lebih dari 40 tahun.

"Itu kami rapatin nanti yang Suralaya itu, kan sudah banyak polusinya. Dan sudah lebih dari 40 tahun," ujar Luhut. (rpi)