Pajak Ekonomi Digital RI Capai Rp26,75 Triliun hingga Juli 2024, Segini Kontribusi Kripto, Pinjol, dan E-Commerce

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Indonesia terus meningkatkan pendapatan dari sektor ekonomi digital yang semakin berkembang pesat.

Tercatat sampai akhir Juli 2024, kontribusi dari pajak sektor ekonomi digital menunjukkan hasil yang signifikan.

Hal ini menggambarkan potensi besar dari aktivitas ekonomi digital, mulai dari e-commerce hingga transaksi kripto, yang memberikan sumbangan besar terhadap penerimaan negara.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan bahwa penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp26,75 triliun per 31 Juli 2024.

Ini merupakan bukti dari upaya berkelanjutan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan melalui pajak digital.

“Hingga 31 Juli 2024, Pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp26,75 triliun,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Baca Juga

Tertangkap Basah Dedi Mulyadi, KDM Bakal Tindak Petugas Samsat yang Ketahuan Palak Rp700 Ribu Warga Mau Bayar Pajak

Pendapatan pajak dari sektor digital ini diperoleh dari beberapa sumber, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pajak kripto, pajak fintech (P2P lending), dan pajak yang dipungut melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).

Untuk PPN PMSE, pemerintah berhasil mengumpulkan Rp21,47 triliun dari 163 pelaku usaha.

Angka ini terdiri dari Rp731,4 miliar pada tahun 2020, Rp3,90 triliun pada tahun 2021, Rp5,51 triliun pada tahun 2022, Rp6,76 triliun pada tahun 2023, dan Rp4,57 triliun pada tahun 2024.

Jumlah pungutan PPN PMSE yang telah ditunjuk mencapai 174 pelaku usaha, dengan dua penunjukan baru dan empat perubahan data pada Juli 2024.

Penunjukan baru ini termasuk PT Final Impian Niaga dan Niantic International Ltd., sementara pembetulan data dilakukan terhadap Elsevier B.V., Lexisnexis Risk Solutions FL Inc., EZVIZ International Limited, dan DeepL SE.

“Dalam rangka menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital, pemerintah masih terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia,” tambah Dwi.

Sementara itu, dari pajak kripto, pemerintah berhasil menghimpun Rp838,56 miliar, terdiri dari Rp246,45 miliar pada tahun 2022, Rp220,83 miliar pada tahun 2023, dan Rp371,28 miliar pada tahun 2024.