Setelah Menko Perekonomian dan Menteri ESDM Bantah Luhut, Presiden Jokowi Juga Sebut Tidak Ada Rencana Pembatasan BBM Bersubsidi

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya bersuara tentang saling bantah antara menteri di kabinet terkait rencana pembatasan Bahan Bakar Minyak atau BBM bersubsidi.

Dia membantah adanya rencana atau upaya pemerintah untuk membatasi penggunaan BBM bersubsidi seperti yang diungkapkan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya. 

"Ndak ndak ndak belum ada, belum ada pemikiran ke sana (pembatasan BBM bersubsidi). Belum belum rapat juga," kata Presiden Jokowi sebelum berangkat untuk kunjungan kenegaraan ke Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Pernyataan Presiden Jokowi ini sekaligus membantah pernyataan Luhut yang diungkap dalam akun media sosialnya pekan lalu. Luhut bahkan mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pengetatan penggunaan subsidi bahan bakar minyak pada 17 Agustus.

"Ini Pertamina sudah melakukan persiapan. Saya berharap mulai 17 Agustus ini tidak ada lagi masyarakat yang tidak berhak mendapatkan BBM bersubsidi," katanya. 

Pembatasan BBM bersubsidi, menurut Luhut merupakan langkah penting pemerintah untuk mengantisipasi permasalahan ancaman melonjaknya defisit anggaran akibat rendahnya realisasi penerimaan pajak. 

Selain memperketat penyaluran BBM bersubsidi, Luhut juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol.

Luhut meyakini bahwa penggunaan bioetanol tidak hanya mampu mengurangi kadar polusi udara. Tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah.

Dibantah Dua Menteri

Namun, pernyataan Luhut ini langsung dibantah oleh  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif yang mengatakan bahwa belum ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi pada 17 Agustus 2024.

"Nggak ada batasan di 17 Agustus, masih belum (ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi) ini kok," kata Arifin di Jakarta, pekan lalu.

Arifin mengatakan masih perlu mempertajam data dan kendaraan yang berhak menerima BBM bersubsidi, sehingga jika pembatasan diterapkan maka benar-benar tepat sasaran.

"Kita lagi mempertajam dulu, mempertajam dulu datanya. Nggak ada yang berubah, nggak ada (harga) yang naik. Kita kan mau tepat sasaran, (jadi) kita perdalam lagi (datanya)," tegas Arifin.

Selain Menteri ESD, bantahan juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menegaskan tidak akan ada pembatasan itu. Dia hanya mengakui adanya upaya pemerintah untuk penurunan kadar sulfur yang ada dalam BBM untuk menjaga kualitas udara Indonesia.

"Tidak ada pembatasan, yang dibahas kemarin adalah penurunan kadar sulfur dalam BBM. Tentu kita harus melihat udara Jakarta, air qualitynya ini mengkhawatirkan bagi kesehatan. Tentu langkah-langkah ini akan disiapkan pemerintah," kata Airlangga di Jakarta, Kamis (11/7/2024). (hsb)