Lantik Tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menkominfo Budi Arie Setiadi Minta Pejabat Tunjukkan Hasil Kerja Nyata

Selain itu, perlu mengevaluasi, menjalankan, serta mengintegrasikan proses bisnis layanan guna meningkatkan nilai AKIP, Reformasi Birokrasi, SBP, dan indeks kerja anggaran di lingkungan unit kerja masing-masing. Selain itu, menyelesaikan seluruh hasil temuan tindaklanjut BPK, memastikan akuntabilitas dan integritas pemusatan kerja yang memiliki pelayanan publik dan kerawanan penyalahgunaan anggaran, serta wewenang untuk membangun zona integritas.

“Kawal dan pastikan kualitas berjalan untuk seluruh program dengan rinci dan pruden, monitor dengan ketat semua KAK dan Rancangan Anggaran Biaya. Jangan asal-asalan, jangan asal submit, semua harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Menteri Budi Arie.

Selanjutnya, untuk Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Ditjen Aptika Aris Kurniawan, Menkominfo menginstruksikan penyelesaian penanganan serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara 2 secara cepat dan aman, serta memperhatikan keamanan siber dalam jangka panjang. Selain itu, memprioritaskan pemulihan layanan tenan maupun aplikasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas. 

“Tugas ini sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo agar layanan birokrasi harus diselesaikan paling lambat mulai akhir bulan ini. Solidkan koordinasi dengan BSSN, Telkom, Lintasarta, tim ahli, dan seluruh tenant. Rombak seluruh arsitektur PDNS baik itu di Surabaya, Serpong maupun Batam. Ini bukan tugas yang mudah, harus dibuat secara presisi,” tandasnya.

Percepat PDN Cikarang

Menteri Budi Arie juga menginstruksikan penyelesaian pembangunan dan  operasionalisasi PDN Cikarang dengan tingkat keamanan dan tata kelola yang mumpuni sesuai masterplan tata kelola dan kelembagaan.

“Pastikan kinerja perangkat Jaringan Intra Pemerintah (JIP) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dapat tercapai sesuai target, serta pastikan sistem berjalan secara optimal untuk menghadirkan integrasi interoperabilitas dan efisiensi layanan publik secara nasional,” jelasnya.

Selanjutnya, Kepada Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan Ditjen IKP Marroli Jeni Indarto, Menteri Budi Arie menugaskan untuk mencari terobosan guna penguatan sistem informasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas di bidang politik, hukum hingga keamanan serta  menetapkan langkah strategis untuk memperluas akses publik terhadap informasi terkait kebijakan polhukam.