Pemprov Jabar dan Jepang Tanda Tangan MoU Proyek PSEL Legok Nangka, Menko Luhut: Saya Minta Selesai 2 Tahun Saja

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan hadir dalam penandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dengan PT. Jabar Environment Solution (JES) Jepang di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Jumat (28/06/2024).

Perjanjian tersebut adalah kerja sama dalam rangka merealisasikan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi Listrik (PSEL) di Legok Nangka, Jawa Barat.

Menko Luhut menyampaikan bahwa perjanjian tersebut akan menjadi sangat penting untuk Jawa Barat khususnya Bandung. Oleh sebab itu, pihaknya berharap proses pembangunan PSEL untuk segera dipercepat.

"Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani hari ini merupakan momentum dari upaya panjang sejak tahun 2019. Saya berharap, setelah ini proses pembangunan fisik dapat dipercepat,” kata Menko Luhut dilansir dari keterangan resmi.

Menko Luhut memaparkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Senior Advisor to Minister of Environment Japan Ono Hiroshi yang turut hadir di lokasi bahwa pembangunan diharapkan selesai dengan jangka waktu maksimal 3 tahun.

“Tadi saya sudah minta Mr Hiroshi kalau bisa PSEL ini selesai 2 tahun saja, tapi kalau tidak bisa ya maksimal 3 tahun. Karena ini merupakan hal penting di Bandung. Mr. Hiroshi, kami sangat senang dengan bantuan anda,” ungkapnya.

Teknologi PSEL Legok Nangka nantinya ditargetkan dapat mengolah sampah sekitar 2.000 ton per hari dan dikonversi menjadi Listrik sebesar 40 MWatt.

Upaya tersebut juga akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan index kualitas air Sungai Citarum.

“Presiden akan resmikan project ini pada Agustus, kita lagi cari waktunya,” jelasnya.

Sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini di berbagai negara seperti Jepang dan Tiongkok, biaya investasi (capex) dan operasionalnya (opex) untuk teknologi insinerator PSEL juga sudah tidak terlalu mahal lagi.

Hanya diperlukan komitmen dan kemauan pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan sampah ini.

“Saya mendorong agar pemerintah daerah lainnya juga dapat mengikuti langkah Pemprov Jawa Barat dalam percepatan penanganan sampah dalam kapasitas yang besar untuk menyelesaikan kondisi darurat persampahan yang saat ini telah terjadi di hampir semua kota-kota besar di Indonesia,” jelas Menko Luhut.