Bebas Visa Kunjungan untuk 169 Negara Diterapkan Lagi? RI Bisa Kehilangan Pendapatan hingga Rp3 Triliun per Tahun

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyampaikan bahwa Indonesia bisa kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) cukup besar jika Bebas Visa Kunjungan (BVK) kembali diterapkan untuk 169 negara.

Jika dirinci, potensi kerugian Indonesia bisa mencapai Rp3,2 triliun dalam setahun apabila BVK kembali dibuka.

Perhitungan tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan BPK RI atas Intensifikasi dan Ekstensifikasi PNBP Tahun Anggaran 2020 sampai dengan semester I 2022 di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

”Terkait itu, BPK telah merekomendasikan Menteri Hukum dan HAM untuk meninjau ulang rencana pemberlakuan kembali kebijakan BVK dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait,” kata Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana, Jumat (14/6/2024).

Menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut, Kemenkumham menerbitkan Surat Keputusan Menkumham Nomor M.HH-01.GR.01.07 Tahun 2023 tertanggal 7 Juni 2023.

"SK Menkumham tersebut mengatur tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan untuk Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara dan Entitas Tertentu," katanya.

Menurut Adhi, hasil pemantauan BPK atas tindak lanjut dari terbitnya kebijakan penghentian sementara BVK menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berdampak terhadap meningkatnya realisasi PNBP Kemenkumham Tahun Anggaran 2023.

”Dari target sebesar Rp4,21 triliun, dapat direalisasikan sebesar Rp9,70 triliun, atau 230 persen dari target," katanya.

"Kemudian, sumbangan PNBP dari sektor keimigrasian meningkat signifikan pada 2023. Dari target Rp2,33 triliun dapat direalisasikan sebesar Rp7,61 triliun atau 327,03 persen dari target,” sambungnya.

Peningkatan PNBP tersebut pastinya ada korelasi dengan peningkatan jumlah kunjungan Warga Negara Asing (WNA) ke Indonesia.

Berdasarkan data yang ada, kunjungan WNA ke Indonesia pada 2021 sebanyak 1.174.796 orang. Kemudian turun karena pandemi Covid-19 dan kembali meningkat ke angka 4.634.348 WNA pada 2022.

“Bahkan meningkat signifikan sebanyak 10.632.034 WNA pada 2023. Dan, peningkatan itu terjadi ketika kebijakan penghentian sementara BVK masih berlaku,” katanya.

Sebagai informasi, BVK diterapkan pemerintah sejak 1983 dan telah mengalami beberapa kali perubahan.

Terakhir, kebijakan BVK ditetapkan lewat Perpres Nomor 21 Tahun 2016. Dalam Perpres tersebut, ditetapkan 169 negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa kunjungan untuk masuk ke wilayah Indonesia.