Telak! Anggota PDIP Bungkam Bahlil yang Protes soal Anggaran Tahun 2025: Salah Tempat, Ini Ide Jokowi atau Prabowo?

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino membungkam protes keras dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang mengeluhkan soal anggaran tahun 2025.

Hal itu terjadi saat Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Investasi, Selasa (11/6).

Harris mengatakan bahwa keluhan Bahlil soal anggaran Kementerian Investasi yang disunat, dilayangkan di tempat yang salah.

"Saya sepakat dengan Ketua bahwa ini curhat di tempat yang tidak pas. Karena seharusnya curhat ini adalah disampaikan di dalam rapat kabinet," kata Harris dikutip dari Komisi VI DPR RI, Rabu (12/6/2024).

Diketahui, anggaran yang didapat Kementerian Investasi/BKPM diturunkan nyaris setengahnya menjadi Rp681 miliar pada tahun 2025 dari yang sebelumnya Rp1,22 triliun di tahun 2024.

Tak hanya itu, realisasi investasi tahun 2025 juga dipatok sebesar Rp1.850 atau naik dari tahun ini yang hanya Rp1.650 triliun.

Baca Juga

Terus Sampaikan Suara Rakyat, Gubernur Malut Sherly Tjoanda Dipuji DPR karena Komitmen Kejar Pembangunan

Oleh sebab itu, Harris menyarankan bahlil untuk mempertanyakan hal tersebut di rapat kabinet dan bukan di Komisi VI.

Anggota Fraksi PDIP tersebut juga menyarankan agar Bahlil menanyakan apakah pemangkasan anggaran sekaligus kenaikan target tersebut adalah ide Presiden Jokowi atau Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Ide untuk mengurangi anggaran dari 1,2 triliun menjadi hanya 681 miliar, apakah ini ide presiden sekarang atau ide presiden terpilih?" cecar Harris.

Harris mengatakan bahwa pasti ada alasan mengapa anggaran Kementerian Investasi dikurangi sedemikian besar.

"Apakah pengurangan ini akan dilakukan karena ada reserve untuk program-program lain? yang dianggap lebih penting? Nah, ini siapa yang dominan?" katanya.

Harris mengatakan bahwa Bahlil perlu mempertanyakan apakah ini ide Jokowi atau Prabowo.

"Ya walaupun kalau ngangkat ini bahaya pak, bisa 'keluar' nama bapak," ujar Harris sambil terkekeh.

Harris sepakat bahwa secara logis seharusnya anggaran Kementerian investasi dinaikkan supaya investasi akan datang lebih banyak.

Namun, harus disadari bahwa korelasi antara besaran anggaran Kementerian Investasi tidak linier dengan besaran investasi yang masuk.

Bahkan Harris mengatakan bahwa sekalipun tidak ada Kementerian Investasi, investor asing tetap datang ke Indonesia.