Reaksi BSI soal Muhammadiyah Tarik Seluruh Dananya hingga Rp13 Triliun untuk Dipindahkan, Ada Masalah Apa?

Jakarta, tvOnenews.com - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) buka suara soal keputusan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang bermaksud mengalihkan seluruh dananya dari BSI.

Terkait hal tersebut, Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar memberikan tanggapan pemberitaan mengenai keputusan Muhammadiyah yang menjadi sorotan publik tersebut.

Namun, Wisnu Sunandar selaku perwakilan BSI hanya memberikan jawaban normatif dan mengatakan bahwa BSI ajab berkomitmen untuk selalu melayani dan mengembangkan ekonomi umat melalui upaya kolaborasi dengan mitra strategis dan pemangku kepentingan.

Berdasarkan keterangan tertulis, Wisnu Sunandar mengatakan BSI juga senantiasa berkomitmen memenuhi ekspektasi seluruh pemangku kepentingan dengan menerapkan prinsip adil, seimbang, dan bermanfaat (maslahat) sesuai syariat Islam.

Perseroan menyampaikan akan terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Baca Juga

Melejit dari Tahun 2018, Dana Haji yang Dikelola BPKH Kini Tembus Rp180,72 Triliun

"Terkait pengalihan dana oleh PP Muhammadiyah, BSI berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis dan siap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dalam upaya mengembangkan berbagai sektor ekonomi umat," kata Wisnu Sunandar, dikutip Kamis (6/6/2024).

"Terlebih bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung ekonomi bangsa,” imbuhnya.

Wisnu mengatakan bahwa BSI terus berkomitmen menjadi lembaga perbankan yang melayani segala lini masyarakat, baik instansi maupun perorangan, untuk meningkatkan inklusi dan penetrasi keuangan syariah.

BSI juga berupaya menjadi bank yang modern serta inklusif dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah.

Selain menggandeng PP Muhammadiyah, BSI sebelumnya juga menjalin kerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) dalam penyaluran pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi KPR Sejahtera FLPP kepada pegawai di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM).

Menurut perseroan, kerja sama dengan PP Muhammadiyah memacu inklusivitas dan penetrasi keuangan syariah di Indonesia.

Kerja sama ini dimaksudkan membantu pelaku UMKM yang berada di bawah naungan PP Muhammadiyah agar bisa naik kelas (upscale) dan menumbuhkan minat masyarakat yang ingin menjadi wirausaha.

Segmen UMKM menjadi salah satu fokus utama BSI di dalam pengembangan ekosistem halal.

Diketahui, BSI telah menyalurkan pembiayaan berkelanjutan dengan total sebesar Rp59,2 triliun per Maret 2024, dengan porsi sektor UMKM mencapai Rp46,6 triliun.

Muhammadiyah Tarik Dananya Sekitar Rp13 Triliun

Sebelumnya, Muhammadiyah bermaksud memindahkan dana simpanan dan pembiayaan di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dari Bank Syariah Indonesia (BSI) ke sejumlah bank syariah lain.

Keputusan untuk mengalihkan atau rasionalisiasi dana simpanan dan pembiayaan itu ditegaskan dalam memo PP Muhammadiyah tertanggal 30 Mei 2024 Nomor 320/1.0/A/2024 tentang Konsolidasi Dana.

Adapun pengalihan ke sejumlah bank syariah tersebut antara lain Bank Syariah Bukopin, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat, bank-bank syariah daerah dan bank-bank lain yang selama ini bekerja sama baik dengan Muhammadiyah.

Nilai seluruh dana yang akan dipindahkan Muhammadiyah dari BSI dikabarkan mencapai Rp13 triliun. Jika terealisasi, dana sebesar itu tentu akan berdampak besar bagi keseimbangan sebuah bank.

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Anwar Abbas mengatakan bahwa porsi penempatan dana Muhammadiyah terlalu terkonsentrasi di BSI.

Hal itu secara bisnis dapat menimbulkan risiko konsentrasi (concentration risk).

“Sehingga bank-bank syariah lain tersebut tidak bisa berkompetisi dengan margin yang ditawarkan oleh BSI, baik dalam hal yang berhubungan dengan penempatan dana maupun pembiayaan."

"Bila hal ini terus berlangsung, maka tentu persaingan di antara perbankan syariah yang ada tidak akan sehat dan itu tentu jelas tidak kita inginkan,” kata Anwar, Rabu (5/6/2024).

Dengan begitu, Muhammadiyah bisa berkontribusi bagi terciptanya persaingan yang sehat di antara perbankan syariah yang ada, terutama ketika dunia perbankan syariah tersebut berhubungan dengan Muhammadiyah.

“Untuk itu Muhammadiyah merasa perlu menata banyak hal tentang masalah keuangannya termasuk dalam hal yang terkait dengan dunia perbankan terutama menyangkut tentang penempatan dana dan juga pembiayaan yang diterimanya,” kata Anwar. (ant/rpi)