Dia juga mengungkapkan, aksi penolakan program iuran Tapera di Jakarta adalah wujud sebagai komitmen para buruh atas ketidaksepakatan pada pemerintah pusat.
"Tanggalnya belum disepakati, mungkin bulan-bulan ini kita akan melakukan aksi ke Jakarta untuk menuntut kebijakan pemerintah yang saat ini di keluarkan," ucapnya.
Menurutnya, penolakan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tersebut dianggap menambah beban dari para kaum pekerja di Indonesia.
Sistem iuran Tapera, dianggap tidak memiliki kejelasan konkret bagi masyarakat, hanya saja akan dijadikan sebagai kepentingan pemerintah semata.
"Karena dengan adanya pemotongan upah di buruh sebesar 2,5 persen dengan dikalikan seluruh buruh di Indonesia sangatlah besar. Maka ini akan dimanfaatkan sebagai kepentingan negara," tuturnya.
Ia mengatakan upah pekerja jangan terus dipotong oleh pemerintah, karena kenaikan pajak saja sudah membuat pekerja terbebani, ditambah lagi potongan untuk Tapera, sementara kenaikan upah saat ini sangat kecil.
"Jadi ini bukan menguntungkan buruh, apalagi upah sekarang naik hanya sebesar 1,64 persen dan malah akan dipotong Tapera sebesar 2,5 persen. Kan ini malah bertimbal jauh justru merugikan," ungkapnya.
Load more