Demo Tolak Tapera! Ribuan Buruh Bergerak ke Jakarta Suarakan Tuntutannya di Depan Istana: Cabut PP 21 Tahun 2024

"Jadi ini bukan menguntungkan buruh, apalagi upah sekarang naik hanya sebesar 1,64 persen dan malah akan dipotong Tapera sebesar 2,5 persen. Kan ini malah bertimbal jauh justru merugikan," ungkapnya.

Secara perhitungan, tidak mungkin pekerja dapat membeli rumah saat mereka kondisi ekonomi di Indonesia yang belum stabil, apalagi nantinya jika ada pekerja memasuki masa pensiun atau di-PHK dengan jumlah iuran yang dibayarkan setiap bulannya.

"Jika memang pemerintah niatnya ingin memberikan rumah bagi buruh, ya harusnya buatkan dulu perumahannya. Secara wujudnya perumahan kalau sudah ada kita bisa tahu dan bisa kami perhitungkan," katanya.

Sebelumnya, Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, massa akan datang dari Jabodetabek dan sekitarnya.

"Ribuan buruh yang akan melakukan aksi ini berasal dari Jabodetabek dan berbagai organisasi serikat pekerja seperti KSPI, KSPSI, KPBI, dan juga Serikat Petani Indonesia (SPI) serta organisasi perempuan PERCAYA," ujar Said Iqbal dalam keterangan di Jakarta, Selasa (4/6/2024).

"Aksi dimulai pukul 10.00 dengan titik kumpul di depan Balaikota dan bergerak ke Istana melalui kawasan Patung Kuda," lanjutnya.

Baca Juga

Pekerja Bangunan di Ngronggot Nganjuk Ditemukan Tewas di Atap Rumah, Diduga Tersengat Listrik

Menurut Said Iqbal, kebijakan Tapera merugikan dan membebani pekerja dengan iuran. Di mana meski setelah mengiur selama 10 hingga 20 tahun, buruh tetap saja tidak memberikan kepastian bisa memiliki rumah.

Selain itu, dalam Tapera, Pemerintah dinilai lepas tanggung jawab dalam menyediakan rumah. Hal ini karena Pemerintah hanya bertindak sebagai pengumpul iuran, tidak mengalokasikan dana dari APBN maupun APBD.

"Permasalahan lain adalah dana Tapera rawan dikorupsi, serta ketidakjelasan dan kerumitan pencairan dana," lanjutnya.

Selain aksi menolak PP Tapera, isu lain yang diangkat dalam aksi ini adalah Tolak Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, Tolak KRIS BPJS Kesehatan, Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan Hapus OutSourcing Tolak Upah Murah (HOSTUM).

Pendidikan, yang seharusnya menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih baik, kini menjadi beban yang menghimpit akibat Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang mahal.

Akibatnya, bagi anak-anak buruh, mimpi untuk meraih pendidikan tinggi menjadi semakin sulit dengan biaya yang terus melambung.  Terkait Kamar Rawat Inap Standar (KRIS), buruh berpendapat kebijakan ini justru menurunkan kualitas layanan kesehatan dan akan semakin memperburuk pelayanan di rumah sakit yang sudah penuh sesak.