"Melalui penyelidikan awal, KPPU menemukan bahwa struktur pasar pembelian lada hitam di provinsi Lampung pada tahun 2022 dikuasai 64 persen oleh 4 eksportir yang diduga melakukan perilaku anti persaingan," katanya. 

Selain itu, KPPU juga menemukan terdapat perilaku pengendalian pembelian pasokan
dan harga beli lada ditingkat Petani oleh keempat eksportir. 

"Tindakan ini diduga menyebabkan harga lada hitam di Lampung berada di bawah rata-rata harga nasional, meskipun adanya fakta bahwa Lampung merupakan daerah penghasil lada hitam terbesar di Indonesia," kata Gopprera.

Petani Beralih Tanam

Berdasarkan data Statistik Perkebunan Unggulan Nasional tahun 2021-2023 oleh Kementerian Pertanian, produksi lada hitam di Provinsi Lampung mencapai 15.139 ton atau menyumbang 18,06 persen dari total produksi nasional pada tahun 2023.

Selain mengakibatkan harga yang rendah, perilaku pengendalian pembelian pasokan
dan harga yang dilakukan keempat eksportir juga berdampak pada alih komoditas tanaman
oleh Petani, khususnya terhadap penurunan luas lahan dan produksi lada hitam di Lampung.

Dampak pada persaingan juga dirasakan pada penurunan jumlah eksportir lada hitam di
provinsi tersebut. Tercatat, pada tahun 2020 masih terdapat 15 (lima belas) eksportir lada
hitam, namun tahun lalu, jumlah tersebut turun menjadi 9 (sembilan) eksportir. (hsb)