Kembangkan Ekonomi Biru, Menteri KKP Sebut Indonesia Gantikan Penangkapan Ikan dengan Budidaya Dalam 10 Tahun

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah akan terus mendorong ekonomi biru di sektor kelautan. Dalam sepuluh tahun ke depan, ketergantungan yang tinggi terhadap penangkapan ikan akan digantikan dengan budidaya perikanan. 

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, Indonesia harus menerapkan konsep ekonomi biru dengan mengurangi jumlah penangkapan ikan dan diganti dengan budidaya.

"Pembangunan ekonomi biru khususnya di sektor perikanan Indonesia arahnya ke mana? Dalam lima atau 10 tahun yang datang itu penangkapan harus menurun, tapi budidaya yang harus meningkat," kata Trenggono di Kota Tual, Maluku, Senin (3/6/2024).

Untuk mendorong budidaya perikanan, Trenggono menyebut, masih banyak hal yang harus dibenahi sebelum meningkatkan produksi budidaya di Indonesia. Salah satunya adalah dari sisi pakan ikan.

Menurut Trenggono, saat ini pakan untuk ikan masih 100 persen impor. Diharapkan, ke depan Indonesia bisa memproduksi sendiri pakan untuk ikan.

Trenggono menyampaikan, industri perikanan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Ditambah lagi dengan konsep ekonomi biru yang lebih berkelanjutan.

"Ikan kita sampai hari ini masih surplus. Mudah-mudahan ke depan ini yang jadi kekuatan kita," kata Trenggono.

Nelayan Tradisional

Meski mendorong budidaya, Trenggono menyampaikan, dalam jangka pendek Indonesia masih tergantung pada penangkapan ikan. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong para nelayan yang biasa melakukan penangkapan ikan secara tradisional, untuk mengembangkan cara-cara baru agar hasil tangkapan memiliki standar.

Lebih lanjut menurut Trenggono, saat nelayan sudah memiliki standar dan kualitas ikan yang baik, maka peluang untuk melakukan ekspor lebih terbuka lebar.

"Sekarang tradisional itu harus kita tinggalin, karena budidaya di sektor perikanan juga itu, kita masih sangat lemah. Selain caranya masih tradisional, kita juga enggak punya standar best practice," kata Trenggono. (ant)