Bapenda Jateng Beri Diskon Pajak hingga Pembebasan Biaya Balik Nama dan Keringanan Tunggakan 2024, Demi Genjot Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah sedang berupaya menggenjot penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB).

Sejumlah langkah yang dilakukan adalah dengan pembebasan dan pemberian diskon pajak pada tahun ini.

Kepala Bapenda Jateng Nadi Santoso menyebutkan, realisasi penerimaan PKB hingga saat ini baru mencapai 31,02 persen dari target sebesar Rp6,5 triliun.

Untuk menggenjot penerimaan PKB, Nadi Santoso menyampaikan bahwa Bapenda Jateng meluncurkan program bertajuk "Spesial Untung 4X Lipat" untuk memberikan kemudahan pembayaran bagi masyarakat yang berlaku di 35 kabupaten/kota.

Empat program itu, yakni pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) II dalam dan luar provinsi, diskon pajak tahun berjalan, pembebasan biaya pajak progresif, dan keringanan tunggakan PKB.

Baca Juga

Muscab PKB Lamongan: DPP Godok Pemimpin Baru melalui Uji Kompetensi

Untuk program pertama, yakni pembebasan BBNKB II dalam dan luar provinsi, kata dia, berlaku hingga mulai 20 Mei hingga 19 Desember 2024.

Kedua, kata dia, diskon pajak tahun berjalan, yakni untuk roda empat atau lebih mendapat diskon 2,5 persen, kemudian kendaraan roda dua dan roda tiga sebanyak 5 persen.

"Program kedua ini berlaku bagi kendaraan yang taat pajak atau tidak terlambat. Berlaku mulai 20 Mei-19 Desember 2024," katanya.

Ketiga, pembebasan biaya pajak progresif, yakni program yang berlaku bagi wajib pajak yang memiliki kendaraan lebih dari satu dengan nama dan alamat yang sama, serta berlaku mulai 20 Mei-19 Desember 2024.

"Keempat, keringanan tunggakan PKB. Mendapat potongan 10 persen sampai 50 persen atas pokok dan denda bagi yang menunggak pajak kendaraan selama satu sampai lima tahun. Program ini berlaku sampai 20 Agustus 2024," akunya.

Nadi menyampaikan pihaknya terus berupaya menciptakan budaya masyarakat yang taat pajak, salah satunya melalui program yang didasarkan atas Peraturan Gubernur Jateng Nomor 10 tahun 2024 tersebut.

Melalui program tersebut, ia berharap dapat meringankan beban masyarakat, sekaligus dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Yang paling penting bisa meningkatkan pendapatan asli daerah di Jawa Tengah. Karena memang pajak kendaraan bermotor ini di tahun 2024 diharapkan bisa mencapai Rp6,5 triliun dan BPNKB bisa capai Rp3,2 triliun," katanya.