Jakarta, tvOnenews.com - Nasib mantan Direktur Pertamina Karen Agustiawan yang dikejar - kejar aparat penegak hukum, ternyata menjadi preseden buruk bagi perkembangan BUMN. Khawatir akan bernasib buruk serupa Karen Agustiawan, banyak direktur BUMN menjadi takut mengambil risiko bisnis yang seharusnya dilakukan demi pengembangan perusahaan - perusahaan milik negara.

Pakar hukum Hikmahanto Juwana mengatakan eksekutif perusahaan khususnya di BUMN akan sulit melakukan terobosan apabila selalu dibayang-bayangi ketakutan bila keputusan bisnisnya dikriminalisasi dan merugi.

"Jadi, dia (direksi BUMN) datar-datar saja, tak mau ambil risiko. Direksi ini bukannya (menjadi) risk taker, tapi risk averter, dia menghindari risiko," kata Hikmahanto Juwana dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (22/5/2024).

Hal ini, menurut Hikmahanto Juwana, akhirnya berdampak buruk terhadap kinerja perusahaan. Dengan kekhawatiran direksi, maka BUMN kesulitan mencetak dividen yang signifikan serta melakukan berbagai inovasi dan ekspansi yang dibutuhkan.

Menurut Guru Besar Universitas Indonesia ini, kerugian yang dialami merupakan bagian dari risiko bisnis dan apabila keputusan bisnis dikriminalisasi, maka BUMN tidak dapat berkembang lantaran direksi dibayang-bayangi ketakutan akan hukuman pidana.

"Direksi itu bukan peramal, dia tidak tahu kalau sudah dilakukan berbagai simulasi, bahkan profesional-profesional dilibatkan, (kemudian) dia ambil keputusan, tapi tiba-tiba perang, atau tiba-tiba harga rupiah melonjak, atau misalnya terjadi COVID. Dia tak bisa meramal," kata Hikmahanto Juwana.

Meski demikian, Hikmahanto juga mendukung tindakan tegas jika sampai direksi BUMN memang terbukti bersalah. 

Sementara, ekonom senior Faisal Basri justru mengatakan kriminalisasi keputusan bisnis di BUMN terjadi karena buruknya penegakan hukum di Indonesia. "Hampir mustahil Indonesia ekonominya bagus kalau institusinya buruk," katanya.

Faisal Basri juga menyebut hal yang terjadi pada mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan dapat menimbulkan ketakutan bagi direksi untuk mengambil risiko bisnis.

"Terlepas dari (kasus) Karen, pokoknya sekarang direksi Pertamina tidak mau ambil risiko, takut (mengalami) seperti yang dialami Karen, ini fakta. Lihat saja sekarang lifting minyak tinggal 606.000 barel per hari," ujarnya.

Berbeda sikap dengan KPK, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Feri Wibisono justru sepakat bahwa kerugian perusahaan bukanlah tanggung jawab direksi. Meski kerugian disebabkan keputusan direksi, tidak berarti bahwa direksi yang bersangkutan otomatis bersalah.