Menteri AHY Ungkap Gagasan untuk Bentuk Badan Khusus Air Nasional, Berkaca pada Negara Lain: Tapi Kami Tidak Punya Kewenangan Secara Langsung

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Agraria dan dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyampaikan gagasannya mengenai lembaga khusus air.

Menurut AHY, badan atau lembaga khusus air dapat berperan penting dalam integrasi dan sinkronisasi manajemen air.

Hal itu disampaikan menyusul pidatonya yang disampaikan dalam Forum Local and Regional Government di salah satu acara World Water Forum (WWF) ke-10.

"Memang tadi dalam pidato yang saya sampaikan dalam forum, ada satu gagasan dan pandangan yang boleh kita kaji lebih dalam tentunya, ini juga melihat dari pentingnya mengintegrasikan, mensinkronisasikan segala urusan manajemen air ini di tingkat pusat sampai paling bawah," kata AHY di Bali, Rabu (22/5/2024).

Menurut AHY, gagasan serupa disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang juga berharap ada sebuah badan yg khusus menangani air.

AHY menyadari bahwa di luar negeri telah ada beberapa negara yang telah memiliki lembaga dengan otoritas pengelolaan sumber daya air.

"Ini bukan yang pertama tentunya, ada sejumlah negara yang lebih dahulu sudah mendirikan institusi seperti itu, memiliki kewenangan, otoritas dan juga kapasitas untuk bisa mengelola air secara komprehensif."

"Termasuk tata ruang dan penyiapan lahan yang dikoordinasikan dengan berbagai kementerian, termasuk regulasinya disiapkan dengan baik. "Kolaborasi/kerja samanya dengan pemerintah daerah ini juga menjadi kekuatannya," kata AHY.

AHY menegaskan, lembaga atau badan yang khusus menangani air bukan hanya sekadar menambah birokrasi baru.

Sebab, badan air nasional atau apapun namanya tersebut diharapkan bisa jadi wadah besar bagi penataan manajemen air menghadapi krisis air yg cepat atau lambat, siap atau tidak harus menghadapi itu.

"Dan kalau tidak ada badan khusus yang menangani, menurut saya akan terus menjadi tantangan bersama," kata AHY.

AHY mengatakan dirinya akan mengajukan gagasan agar pemerintah pusat membentuk lembaga dengan otoritas dan kapasitas untuk mengintegrasikan dan mensinkronisasikan semua kebijakan, strategi dan aksi nyata yang terkait manajemen air.

Ketiga prinsip tersebut juga harus dijalankan oleh pemerintahan di semua level secara bersamaan dan dengan perimbangan yang baik, dikarenakan hal tersebut merupakan cara terbaik untuk mewujudkan air untuk kemakmuran bersama.

"Kita bisa belajar beberapa pengalaman terbaik dari negara-negara yang sudah memiliki lembaga atau badan khusus air tersebut, seperti Kanada, Arab Saudi dan Afrika Selatan."

"Badan air nasional ini bertujuan untuk mengatasi dan mengantisipasi dampak-dampak yang berkaitan dengan krisis air," kata AHY.

Kendati demikian, Menteri ATR/Kepala BPN tersebut mengatakan bahwa badan khusus air tersebut baru sebatas gagasan yang disampaikan dalam forum internasional.

AHY mengaku tidak punya kewenangan secara langsung untuk mewujudkan hal tersebut.

"Seperti yang disampaikan oleh Mendagri, kami tidak punya kewenangan secara langsung tetapi tentu saya akan melaporkan sekaligus juga memberikan masukan-masukan sebagai pembantu presiden, kami punya kewajiban diminta atau tidak diminta untuk memberikan masukan yang baik yang tentunya kita harapkan."

"Semangatnya karena kita lebih fokus serius dan lebih memiliki kapasitas serta otoritas untuk menangani berbagai masalah krisis air di masa depan. Sekali lagi saya tidak punya kewenangan, dan hanya menyampaikan gagasan ini di depan forum internasional," kata AHY. (ant/rpi)