Badan Anggaran DPR Prediksi Pasar Keuangan Global Masih Hadapi Ketidakpastian Pada 2022

Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menilai pasar keuangan global masih akan menghadapi ketidakpastian pada 2022 seiring pandemi COVID-19 yang masih menyebar secara luas meski tidak separah tahun-tahun sebelumnya.

"Pangkal masalahnya karena pandemi COVID-19 masih akan berlanjut di sejumlah negara, dan ketidakpastian sejumlah bank sentral negara maju menjalankan kebijakan tapering off, khususnya The Fed," ujar Said dalam keterangan di Jakarta, Kamis (30/12/2021).

Selain itu, lanjut Said, krisis keuangan yang menimpa Evergrande, perusahaan properti terbesar di China yang mengalami gagal bayar, juga harus diantisipasi. Keadaan tersebut dinilai berpotensi menghantam berbagai lembaga keuangan.

"Komite Stabilitas Sektor Keuangan atau KSSK harus antisipatif kemungkinan dana keluar, yang memberi dampak tekanan besar terhadap nilai tukar rupiah," kata Said.

Meluasnya varian Omicron di segenap negara kembali mengoreksi pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara. European Center for Desease Prevention and Control (ECD) telah mengingatkan sejumlah otoritas di Eropa bahwa varian omicron akan menyebabkan tingkat infeksi yang tinggi secara dominan di Eropa.

Menurut Said, pandemi COVID-19 kemungkinan masih akan terjadi di sejumlah negara. Situasi tersebut berpotensi adanya stagflasi dan disrupsi rantai pasok.

Baca Juga

Terus Sampaikan Suara Rakyat, Gubernur Malut Sherly Tjoanda Dipuji DPR karena Komitmen Kejar Pembangunan

"Pemerintah perlu memitigasi suplai komoditas kita yang berasal dari luar negeri, dan perlu menyiapkan antisipasinya bila sewaktu waktu terjadi ketersendatan pasokan suplai komoditas utama kita didalam negeri," ujar Said.

Bila harga komoditas, khususnya minyak bumi dan gas terus naik pada 2022, menurut Said akan berkonsekuensi terhadap membesarnya kebutuhan subsidi energi. Ia menilai pemerintah harus segera melakukan reformasi subsidi energi, agar plafon subsidi energi pada tahun depan sebesar Rp134 triliun tidak membengkak.

"Lebih penting lagi agar subsidi energi lebih tepat sasaran. Saya berharap selambatnya pertengahan tahun depan reformasi subsidi energi telah dijalankan," kata Said.

Said menyampaikan, tantangan lain pada tahun depan yang perlu diantisipasi adalah beban bunga dan pokok utang yang berpotensi terus naik dan menjadi beban fiskal. Tren kenaikan Debt Service Ratio (DSR) terjadi secara konsisten sejak 2013. Pada 2020 DSR Indonesia mencapai 46,76 persen dan tahun ini kemungkinan mencapai 48 persen, sedangkan tahun depan diperkirakan menjadi 49 persen.