Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) triwulan I 2024 pada Jumat (26/4/2024)

Laporan tersebut dibacakan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam jumpa pers bertajuk APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) kuartal 1-2024.

Dalam paparannya, Sri Mulyani menyampaikan bahwa Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang dipimpin Prabowo Subianto menyerap anggaran belanja barang mencapai Rp6,5 triliun.

"Kemenhan Rp6,5 triliun untuk pengelolaan barang di matra darat, laut, dan udara secara terintegratif," kata Sri Mulyani.

Anggaran tersebut sebenarnya tidak hanya digunakan untuk belanja atau pengelolaan barang milik negara (BMN) Matra darat/laut/udara saja. Melainkan juga untuk operasi pertahanan serta pelayanan kesehatan.

Secara keseluruhan belanja barang milik negara dari kementerian dan lembaga sampai bulan Maret 2024 mencapai Rp80,6 triliun. Anggaran tersebut naik drastis dari periode yang sama di tahun sebelumnya.

"Untuk belanja barang, mayoritas untuk kementerian dan lembaga ini naik menjadi Rp80,6 triliun. Ini naik 38,9% naik tajam sekali," kata Sri Mulyani.

Menurut Menkeu, salah satu faktor naiknya belanja pada triwulan pertama ini adanya pelaksanaan dan pengawasan Pemilu 2024 yang menghabiskan biaya mencapai Rp18,2 triliun. 

Selain itu, pengeluaran cukup besar juga ditopang dari pembayaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Kementerian Agama.

"Belanja barang naik signifikan, karena terkait belanja Pemilu yang mayoritas belanja barang, baik kegiatan pelaksanaan maupun pengawasan Pemilu. Selain itu juga untuk pembayaran BOS," ujarnya.

Jika dirinci, belanja barang dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) tercatat mencapai Rp18,2 triliun. 

Anggaran tersebut antara lain digunakan pembayaran honorarium badan adhoc, pemungutan dan penghitungan suara, pengadaan barang, jasa, dan logistik Pemilu 2024.

Kemudian, belanja barang oleh Polri sebesar Rp7,1 triliun atau justru lebih besar dari Kemenhan. Anggaran tersebut juga digunakan untuk operasi keamanan, pengadaan/dukungan logistik, dan pelayanan kesehatan.

Belanja barang Kementerian Agama (Kemenag) mencapai Rp6,6 triliun untuk digunakan untuk pembayaran BOS dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan.

Terakhir, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tercatat menghabiskan anggaran belanja barang sebesar Rp4,5 triliun untuk pengawasan jalannya Pemilu 2024.

Di antaranya adalah untuk pembayaran honorarium pengawas adhoc, pengawasan penyelenggaraan Pemilu, serta pengawasan hasil pemungutan dan penghitungan suara.

"Terlihat untuk pemilu sendiri lebih dari Rp22,7 triliun atau lebih dari seperempatnya belanja bulan Januari-Maret. Dan yang lain juga berhubungan dengan pemilu," papar Sri Mulyani.

Secara akumulasi, belanja seluruh pemerintah pusat pada kuartal I tercatat Rp427,6 triliun. Jika dirinci, anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) terserap Rp222,2 triliun atau 20,4% dari pagu. Kemudian, belanja non-K/L terserap Rp205,4 triliun atau 14,9% dari pagu. 

Angka tersebut tercatat mengalami lonjakan 23,1% dibanding realisasi periode yang sama tahun 2024. Jika dilihat secara porsi, angka yang terserap tersebut tercatat 17,3% dari pagu anggaran 2024. (rpi)