Jakarta, tvOnenews.com - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengatakan ada sekitar 513 ribu hektare kebun milik petani yang butuh peremajaan.

Jumlah tersebut adalah akumulasi dari seluruh kebun sawit petani yang sudah tidak produktif lagi dari 15 provinsi.

Ketua Gapki Eddy Martono mengatakan, kebun yang membutuhkan peremajaan tersebut umumnya adalah kebun plasma kelapa sawit petani eks Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN) dan PIR-Transmigrasi.

“Berdasarkan data yang ada saat ini, ratusan ribu hektare kebun plasma eks PIR-Bun dan PIR-Trans ini tersebar pada 15 provinsi di Indonesia,” kata Eddy Martono dikutip dari Antara, Kamis (25/4/2024).

Sebagian kebun eks PIR tersebut sebenarnya bahkan sudah ada perusahaan intinya yang sebagian tergabung sebagai anggota Gapki.

“Dan sudah ada juga petani dan kebunnya yang seharusnya sudah clean and clear memenuhi persyaratan program PSR,” ucapnya.

Eddy menjelaska, meski sudah memenuhi persyaratan untuk dilakukan peremajaan kelapa sawit, tetapi masih banyak ditemui kendala.

Beberapa di antaranya adalah adanya lahan petani mitra berada di kawasan hutan. Padahal kebun plasma PIR sudah mempunyai sertifikat hak milik (SHM) dan pernah juga menjadi agunan bank saat akad kredit pembangunan kebun.

Kemudian, ada juga petani kebun sawit masih kesulitan mendapatkan surat keterangan atau rekomendasi bahwa lahan yang diusulkan tidak berada di kawasan hutan dan hak guna usaha (HGU).

Selain itu, ada kelompok tani, koperasi, dan satuan kerja diperiksa oleh aparat penegak hukum. Lalu, ada alas hak tanah petani calon peserta program PSR uang diagunkan, SHM petani calon peserta PSR beda nama sehingga kesulitan untuk proses pengajuan dana pendamping.

Katanya, harga TBS cukup tinggi sementara kebun masih berproduksi sehingga beberapa di antara petani menolak program peremajaan.

Kendala lain, banyak pimpinan perusahaan yang khawatir menjadi saksi untuk diperiksa karena akan menandatangani surat pernyataan kebenaran dan kesesuaian data pengajuan.

Eddy berharap berbagai persoalan tersebut dapat segera diatasi pemerintah bersama para petani dan perusahaan agar percepatan realisasi program PSR dapat terlaksana.