Ada Potensi Pemborosan Tata Kelola Kelapa Sawit, Menko Marves Luhut Bakal Kejar Anggaran Rp172 T untuk Masuk Kas Negara

Luhut menerangkan sesuai arahan Presiden Jokowi, harmonisasi regulasi juga perlu mengungkapkan data tata kelola sawit juga perlu diperbaiki sehingga menjadi lebih efisien.

Menko Marves menyakini tidak efisien itu juga terjadi di sejumlah instansi di tanah air yang juga akan dilakukan perbaikan dan diaudit lebih lanjut oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Jadi, ini bukan perasaan, melainkan data perlu diperbaiki sehingga budget yang dikeluarkan Kementerian Keuangan itu tidak sekedar habis, tapi harus ada hasil yang sesuai dengan yang diberikan pemerintah," imbuhnya.

Luhut mengaku mendapatkan laporan dari Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh yang menyebutkan masih terjadi inefisiensi belanja anggaran negara salah satunya di sektor sawit agar tidak sekedar habis tapi ditekankan kualitas dan efisien.

Oleh karena itu, dia mengatakan selain mengaudit, BPKP bisa membuat rincian kementerian/lembaga yang penggunaan anggarannya yang tidak efisien.

"Selama ini kami buat (anggaran) tapi kami tidak tahu hasil itu sesuai tidak dengan uang yang dikeluarkan," tukasnya.(ant/lpk)