Bahlil vs Luhut soal Ekspor Listrik ke Singapura, Menteri ESDM Minta Tawaran Begini Jika Mau Listrik Bersih RI Dibeli

Jakarta, tvOnenews.com - Perbedaan pandangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan soal ekspor listrik hijau ke Singapura, kian mengerucut.

Diketahui bahwa sejak menjadi Menteri ESDM, Bahlil telah mengkaji ulang rencana ekspor listrik dari Indonesia ke Singapura.

Belum lama ini, Bahlil kembali menegaskan jual beli listrik tersebut harus disertai dengan timbal balik yang lebih adil untuk Indonesia.

Ia mengungkap, Singapura berinvestasi pada sektor hilirisasi di Indonesia jika ingin membeli listrik bersih dari RI.

“Dia harus melakukan investasi bareng, kan kita lagi dorong hilirisasi. Ya, dia (Singapura) juga melakukan investasi bareng, dong,” kata Bahlil saat ditemui awak media di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (21/2/2025).

Bahlil mempertegas,  ekspor energi hijau berupa listrik bersih dari Indonesia ke Singapura perlu disertai dengan perlakuan yang adil antara kedua belah pihak.

Baca Juga

Menteri ESDM Pastikan Tak Ada Kenaikan Harga BBM dan LPG Subsidi

Kata Bahlil, jika Singapura mau mendapatkan listrik bersih dari Indonesia, maka Singapura juga harus memberi manfaat lebih kepada Indonesia daripada sekadar transaksi.

“Ini di kawasan ASEAN, kami ingin untuk berbagi. Kami ingin berbagi dengan Singapura, tetapi Singapura bagi kita apa?” imbuh Bahlil.

Ketua Umum Partai Golkar itu pun menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah kepada dirinya untuk memprioritaskan kepentingan nasional dalam membuat kebijakan, tak terkecuali soal ekspor listrik ke Singapura.

Maka dari itu, lanjut Bahlil, tim Indonesia dengan tim Singapura saat ini berunding untuk mencari format terbaik terkait ekspor listrik.

“Tim kami dengan tim dari pihak Singapura itu lagi berunding, lagi mencari formatnya yang baik,” kata Bahlil.

Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan juga angkat bicara soal proses perizinan ekspor listrik ke Singapura yang masih ditahan oleh Bahlil.

Padahal, rencana tersebut telah dicanangkan saat Luhut masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) di era Presiden ke-7 Joko Widodo.

"Ekspor itu sudah kita lalui suatu proses pengambilan keputusan, di mana kita juga sangat memperhatikan kepentingan nasional," kata Lugut usai Bloomberg Technoz Economic Outlook 2025 di Soehanna Hall, Jakarta Selatan, Kamis (20/2).