Masyarakat Tercekik Meroketnya Harga Beras di Pasaran, Badan Pangan Nasional Bongkar Penyebabnya

Jakarta, tvOnenews.com - Belakangan ini harga beras semakin membuat masyarakat tercekik usai kenaikan signifikan dengan harga pasar kisaran Rp18.000/kg untuk kategori premium dan Rp16.000/kg untuk kategori medium. 

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi mengungkap lonjakan harga beras di pasaran dalam kurun waktu belakangan ini. 

Menurutnya adanya depresiasi berupa disparitas antara produksi dan konsumsi beras nasional terus mengalami defisit dalam 8 bulan terakhir. 

"Kenapa harga beras saat ini tinggi? Harga beras itu ikut apa harga gabah, misalnya rata-rata Rp 8.000-8.500 memang harga berasnya akan Rp 16.000. Kenapa demikian? Memang ini terjadi di seluruh dunia ya, tidak hanya di Indonesia. Tapi percayalah bahwa pemerintah itu akan menyeimbangkan antara harga di hulu dengan harga di hilir," kata Arief dikuti dalam laman badanpangannasional.go.id dikutip pada Minggu (25/2/2024).

"Lalu dalam 8 bulan terakhir, jumlah produksi versus konsumsi beras kita mengalami defisit. Meskipun total tahun 2023 kita masih surplus 340 ribu ton, tapi kemudian di Januari dan Februari 2024 ini, produksi versus konsumsi kita minus 2,8 juta ton," sambung Arief. 

Arief turut serta menjelaskan indiktaor kenaikan harga beras yang terjadi hingga membuat masyarakat menjerit. 

Baca Juga

Petani Tepis Hoaks Soal Swasembada Pangan: Data Pemerintah dan Fakta Lapangan Tak Bisa Dibantah

Menurutnya adanya kenaikan indeks harga beras dunia yang tercatat sebagai angka tertinggi dalam kurun 4 tahun terkahir yang didapat dalam laporan FAO (The Food and Agriculture Organization). 

Dalam laporan terbaru FAO menyebutkan pada Januari tahun ini mencapai 142,8 poin sehingga indeks ini mengalami kenaikan 13 persen dibandingkan nilai tahun sebelumnya dan merupakan angka tertinggi selama 4 tahun terakhir. 

Sementara indeks harga beras dunia tertinggi selama 2023 tercatat di Oktober 2023 dengan poin 142,4 poin. 

"Hari ini dapat kita pahami beras itu sifatnya volatile (bergejolak), sehingga perintah Bapak Presiden terkait importasi beras sejak tahun lalu, itu sudah tepat dan benar. Bayangkan dalam kondisi hari ini, tapi negara tidak punya stok CPP (Cadangan Pangan Pemerintah), sementara pemerintah harus melakukan intervensi dalam mengatasi fluktuasi beras di masyarakat," ujar Arief. 

"Dengan ini, polemik importasi sebenarnya terbantahkan hari ini karena pemerintah itu melakukan importasi untuk penguatan CPP dan itu stok yang kita pakai hari ini untuk melakukan stabilisasi. Intervensi berupa membanjiri beras Bulog ke pasar-pasar wajib dilakukan,” lanjutnya.