Jakarta, tvonenews.com - Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Wahyu Utomo mengungkap apa saja yang telah dilakukan pemerintah dalam mengelola belanja APBN yang berkualitas selama delapan tahun terakhir agar mensejahterakan rakyat. 

Pengelolaan belanja APBN, antara lain ditujukan melalui dua fokus utama yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur. 

"Kedua sektor tersebut menjadi kunci penting dalam mengakselerasi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," kata Wahyu Utomo, sebagaimana dikutip di Jakarta, Jumat (29/9/2023).

Agar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tetap andal dalam mensejahterakan rakyat, lanjut Wahyu, APBN harus dijaga kesehatannya. 

(Infografik Belanja APBN 2015 - 2022)

Salah satu caranya dengan menerapkan spending better atau belanja berkualitas. Dengan begitu APBN tetap prima dalam menstimulus perekonomian.

“APBN bukan sekadar angka. Namun, merupakan instrumen yang didalamnya terdapat arah dan strategi,” kata Wahyu.

Belanja Peningkatan Kualitas SDM

Lebih lanjut, Wahyu menjelaskan, untuk mewujudkan SDM unggul, belanja pendidikan dalam kurun 2014-2022 misalnya telah berhasil menambah jumlah sekolah untuk SD sebanyak 1,5 ribu sekolah, SMP 4,9 ribu sekolah, dan SMA/SMK sebanyak 3,6 ribu sekolah.

Penambahan gedung sekolah juga diikuti dengan peningkatan rata-rata lama sekolah dari 7,85 tahun menjadi 8,87 tahun untuk anak perempuan dan dari 8,61 tahun menjadi 9,28 tahun untuk anak laki-laki.

Selanjutnya dalam kurun waktu yang sama, belanja di bidang kesehatan terus dioptimalkan untuk meningkatkan produktivitas. Jumlah rumah sakit umum misalnya bertambah dari 1.855 rumah sakit menjadi 2.522 rumah sakit.

Penurunan prevalensi stunting juga tercatat cukup signifikan dari 37,2% di 2013 menjadi 21,6% di 2022.

Alokasi anggaran penanganan Covid-19 pada kurun 2020-2022 termasuk untuk vaksinasi juga berhasil mengeluarkan masyarakat dari tekanan pandemi.

“Artinya selama ini pemanfaatan anggaran pendidikan, kesehatan, untuk mendukung sumber daya manusia yang unggul itu punya dampak positif. Perbaikan pada kualitas pendidikan, perbaikan pada kualitas dan layanan kesehatan,” ujar Wahyu.

Di samping itu, pemerintah juga fokus melakukan belanja berkualitas untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Kebijakannya dengan melindungi daya beli masyarakat, baik melalui berbagai program perlinsos maupun pemberian subsidi yang tepat sasaran.