Caroline menyampaikan dari berbagai program yang dilakukan USAID Kolaborasi, ada empat tujuan utama, yaitu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, membuat modul dan kurikulum perencanaan dan penganggaran, mendorong keterlibatan warga dalam proses pembangunan, dan mendukung pendidikan serta pelatihan untuk para perencana di pemerintahan serta pelajar di Papua.
Beberapa program yang telah berjalan di antaranya, pelatihan untuk para perencana (training of trainers for planners) yang diikuti ASN di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan dinas terkait, pembinaan terhadap orang asli Papua yang terpilih sebagai local champion agar mereka berpartisipasi aktif dalam pembangunan, pemagangan di Bappenas dan kementerian/lembaga terkait, pengembangan SDG Center Universitas di kampus-kampus Papua dan Papua Barat, dan pembentukan tim asistensi teknis pemerintah daerah.
Dalam jumpa pers yang sama, salah satu ASN di Papua yang menerima pelatihan, Fransina Kaaf, menyampaikan dia telah merampungkan rangkaian pelatihan perencanaan dan penganggaran dari USAID Kolaborasi sehingga saat ini dia pun turut terlibat sebagai pemateri.
"Otsus yang sekarang ini aturannya berubah, tidak semua paham perubahannya. Jadi awalnya, kami dilatih untuk memahami regulasi Otsus yang baru, kemudian kami difasilitasi untuk melatih rekan-rekan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya agar mereka dapat membuat perencanaan yang baik, tepat waktu, dan tepat sasaran," tutur Fransina, yang saat ini bertugas sebagai Kepala Sub-Bagian Evaluasi dan Pelaporan Otonomi Khusus di Biro Otonomi Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat.
Caroline, saat ditemui selepas jumpa pers, menyampaikan program pelatihan dan peningkatan kompetensi itu rencananya akan diperluas ke tiga provinsi yang baru terbentuk di Papua, yaitu Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah. "Rencananya mulai Oktober (2023)," ucap dia. (ant/ito)
Load more