Menkeu Serukan Dorongan Realisasi Pendanaan Iklim Bagi Negara Berkembang dalam Pertemuan COP26 di Skotlandia

Jakarta  – Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati menyatakan jika prioritas utama pada pertemuan COP 26 adalah memastikan semua negara untuk berkomitmen mencapai emisi nol bersih (net zero emission / NZE) pada 2050, dengan pengurangan karbon yang lebih agresif dan cepat pada tahun 2030. Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri rangkaian pertemuan Conference of the Parties (COP) 26 di Glasgow, Skotlandia pada 1-2 November 2021.

“Kita semua menyadari bahwa semua negara perlu meningkatkan upaya mereka untuk mencapai emisi nol bersih global pada tahun 2050. Banyak negara akan memiliki berbagai perspektif dalam 'target nol bersih' ini dan tidak semua negara memiliki titik awal yang sama. Oleh karena itu, kita harus adil dan setara dalam menerjemahkan tujuan global menjadi target nasional, ” ungkap Menteri Keuangan dalam Breakfast Meeting COP 26 Finance Day.

Sederhananya, lanjutnya, negara maju harus menentukan target yang lebih ambisius, jauh sebelum tahun 2050, sementara negara berkembang, melakukan upaya terbaik dalam mengurangi emisi mereka”,

Menteri Keuangan Indonesia yang merupakan Co-Chair Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim bersama dengan Ketua Koalisi, Menteri Keuangan Finlandia, memegang peranan penting dalam Pertemuan Koalisi COP 26 untuk memfasilitasi diskusi dan tukar gagasan terkait upaya terbaik untuk mendukung percepatan implementasi Perjanjian Paris melalui pemanfaatan kebijakan ekonomi dan keuangan.

Oleh karena itu, dukungan dari Menteri Keuangan dan peningkatan kapasitas di Kementerian Keuangan dalam mencapai tujuan iklim sangat penting untuk memastikan adanya pendanaan, investasi, dan mitigasi risiko pengelolaan keuangan dalam penanganan perubahan iklim.

Menkeu juga hadir dalam 4^th High-Level Ministerial Dialogue on Long Term Climate Finance dan meluncurkan kerja sama dengan Bank Pembangunan Asia (ADB) terkait mekanisme transisi energi (Energy Transition Mechanism/ETM). Dalam dialog ini, Menkeu mendorong agar negara maju segera merealisasikan  dukungan bagi negara-negara berkembang dalam penanganan perubahan iklim.

Baca Juga

Sri Mulyani Bakal Jadi Dosen di Universitas Oxford Usai Tak Lagi Jabat Menkeu

Sebagai negara berkembanangIndonesia dalam Nationally Determined Contribution (NDC) tahun 2021, berkomitmen untuk fokus pada target penurunan emisi 41% dengan bantuan internasional dalam penanganan iklim. Selain itu, Indonesia telah memiliki peta jalan untuk menuju emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan pembiayaan yang lebih tinggi untuk mencapai target tersebut.

“Indonesia memandang perlu adanya kejelasan atau transparansi sejauh mana komitmen pendanaan sebesar USD 100 miliar oleh negara-negara maju telah direalisasikan. Hal Ini untuk mengidentifikasi jumlah yang tersisa dan menyusun strategi untuk menutup kesenjangan, dengan mempertimbangkan kebutuhan negara-negara berkembang,” ujar Menkeu.

Menkeu menekankan pentingnya pemenuhan kewajiban negara maju untuk memobilisasi pendanaan iklim bagi negara berkembang, termasuk menyusun peta jalan untuk mencapai realisasi pendanaan USD 100 miliar. Menkeu juga menyampaikan pentingnya pendanaan adaptasi secara signifikan, termasuk pendanaan berbasis hibah, mengingat banyak negara berkembang rentan menghadapi tantangan Covid-19. Selain itu, Menkeu mendorong agar negara berkembang dapat memperoleh mekanisme pendanaan yang mudah diakses, fleksibel, dan dengan prosedur yang sederhana.

COP adalah forum tingkat tinggi tahunan bagi 197 negara dan merupakan bagian dari Konvensi Kerangka Kerja PBB atas Perubahan Iklim. COP adalah pengambil keputusan tertinggi dari United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang diresmikan tahun 1992. Pertemuan ini bertujuan untuk mendiskusikasn tentang perubahan iklim dan upaya negara-negara di dunia untuk menanggulangi dampak perubahan iklim.

Selain mempertemukan para pemimpin dunia, COP 26 juga membahas dan menegosiasikan beragam isu spesifik seperti alokasi pendanaan iklim baik dari sumber pendanaan publik maupun swasta, energi, pemberdayaan pemuda dan masyarakat, lingkungan alam dan penggunaan lahan, adaptasi terhadap perubahan iklim, isu gender, ilmu pengetahuan serta inovasi, transportasi, dan tata kota serta wilayah. (mii)