DIY Segera Bangun Rumah Tinggal Layak Huni Terintegrasi dengan Dana Keistimewaan

Yogyakarta, DIY - Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) segera menggelontorkan Dana Keistimewaan sedikitnya Rp 7 Miliar untuk pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) Terintegrasi tahun 2023. Konsep RTLH Terintegrasi tahun 2023 ini akan dilaksanakan di 15 kapanewon di Bantul dan Gunungkidul.

Dipimpin Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X rapat koordinasi terkait dengan pembangunan RTLH Terintegrasi tahun 2023 di Gedhong Gadri, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, diikuti oleh Sekda DIY dan sejumlah Kepala OPD DIY guna mematangkan rencana pembangunan RTLH terintegrasi ini.

Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY Anna Rina Herbranti mengatakan, RTLH terintegrasi ini memiliki perbedaan konsep dengan RTLH sebelumnya.

Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) akan dilengkapi untuk mendukung pembangunan RTLH terintegrasi. Penyediaan air bersih, jamban, pengelolaan sampah dan lainnya akan dikerjasamakan dengan dinas-dinas terkait.

“Nanti target kita ada sekitar 15 kapanewon miskin yang kita prioritaskan fasilitasnya. Lokasinya sudah ada untuk tahun 2023 ini yaitu 25 titik lokasi di Bantul dan Gunungkidul. Anggarannya berbeda-beda, namun sumber dananya sama, yaitu dana keistimewaan,” kata Anna, Selasa (10/1/2023)

Bahkan menurut Anna, RTLH Terintegrasi akan dilengkapi pula dengan akses jalan apabila memang belum ada. Menurutnya, keterbatasan akses karena jalan rusak sangat mempengaruhi mobilitas warga.

Dengan pembangunan akses jalan yang lebih memadai, Anna berharap mobilitas masyarakat lebih dinamis sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan tanpa terhambat akses jalan.

Kebutuhan RTLH Terintegrasi ini nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan, dan tidak disamaratakan pembangunannya. Seperti misalnya pada pengelolaan lingkungan di butuhkan talud atau bangunan yang berguna untuk memperbesar tingkat kestabilan tanah, pihaknya akan membangun itu. Pun dengan penerangan jalan, dan akses listrik.

“Tiap daerah kelurahan dan dusun akan berbeda-beda anggarannya sesuai dengan kebutuhan lokasi tersebut. Kami berharap OPD-OPD yang lain juga nanti ikut masuk di situ, misalnya nanti dari DLHK dari kabupaten akan masuk terkait dengan pengelolaan sampahnya atau apanya begitu,” kata Anna.

Untuk spesifikasi bangunan, Anna mengungkapkan akan memakai arsitektur khas Yogyakarta. Desain sudah tersedia, seperti bentuk atap model kipas, pintu dan jendela grapyak, dengan ukuran sekitar 3x6 m. RTLH ini dibangun diatas tanah milik masyarakat sendiri, jadi tidak bisa dibangun di tanah orang lain.

Kriteria penerima RTLH Terintegrasi ini adalah kondisi rumah tidak layak dari sisi atap, lantai dan dindingnya. Apabila struktur rumah sudah sangat membahayakan, nanti akan dilakukan pembangunan ulang. Namun apabila konstruksi sudah sesuai, akan dilakukan perbaikan. Selain itu, penerima harus mengantongi surat keterangan miskin dan layak dibantu dari Pemerintah Kabupaten setempat.

“Kabupaten biasanya menyatakan masyarakat ini miskin atau tidak. Selain itu juga kita lihat apakah di dalam satu rumah ada beberapa KK, artinya kalau rumahnya sudah kecil, ditinggalin lebih dari satu KK, itu tidak sehat,” tutup Anna. (Nur/Buz)