Pemda DIY Gelontorkan Rp 129,9 Miliar Bantuan Keuangan Khusus untuk 34 Kalurahan

Yogyakarta, DIY - Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) gelontorkan sebanyak Rp129,9 miliar Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang bersumber dari Dana Keistimewaan kepada kalurahan-kalurahan di DIY.

BKK ditujukan untuk percepatan pencapaian program strategis Gubernur DIY dan pemberdayaan masyarakat di kalurahan.

Secara simbolis, BKK Dais ini diserahkan oleh Wagub DIY KGPAA Paku Alam X kepada bupati/wali kota se-DIY dan lurah dari 34 kalurahan, Senin (28/11/2022) di Bangsal Kepatihan, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

Dari keseluruhan kalurahan tersebut, tidak semua menerima BKK dengan besaran sama, namun disesuaikan dengan proposal, potensi dan aktivitas kegiatan di kalurahan tersebut.

Sri Paduka Paku Alam X mengatakan, penggunaan BKK Dais harus menerapkan strategi mengurangi anggaran-anggaran operasional, dan memprioritaskan alokasi anggaran untuk kegiatan kemasyarakatan. Anggaran harus dimanfaatkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, sebagai pendukung peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan.

“Perlu saya ingatkan, untuk pelaporan dan pertanggungjawaban, jangan merasa cukup pada penyajian angka saja, tetapi harus dijelaskan output dan outcome serta impact manfaatnya bagi masyarakat,” papar Sri Paduka. 

Pengendalian triwulanan oleh Paniradya Keistimewaan, Bappeda, dan pengawasan reguler oleh Inspektorat harus proaktif dijalankan. Termasuk pemeriksaan khusus atas perintah Gubernur. Sehingga, temuan kesalahan administratif, atau penyimpangan yang disengaja, dapat dihindari sejak dini.

Sri Paduka menekankan agara pelaksanaan dan pengawasan anggaran benar-benar berjalan dengan disiplin. Pemegang Mata Anggaran, Paniradya Keistimewaan, Bappeda, dan Inspektorat, selain bekerja mematuhi prosedur dan prosesnya, juga secara profesional harus memberi catatan kritis, dalam bingkai sinergitas profesional.

“Khususnya untuk proyek-proyek pengadaan, jangan sekali-kali mencoba berkolusi. Jangan menutup mata dan telinga jika ada indikasi penyalahgunaan wewenang atau penyelewengan anggaran. BKK Dais harus benar-benar jadi wahana peningkatan kesejahteraan masyarakat.” tegasnya.

Sementara itu Paniradya Pati DIY Arif Eko Nugroho menyebutkan, kalurahan-kalurahan ini mendapatkan BKK mulai dari angka Rp50 juta hingga yang terbesar ada pada angka Rp3,97 M.

Aris menambahkan, guna menguatkan kesadaran informasi dan pemahaman nilai-nilai keistimewaan, maka dirancang pula Regol Bregada Trengginas. Bregada Trengginas merupakan upaya dalam bentuk youtube, obrolan, gendhing-gendhing, batik, pengoptimalan Kenes atau media pengawasan, dan lainnya.

“Kita meminta beliau-beliau yang mendapatkan dana keistimewaan bercerita terhadap alokasi dana di tempatnya, kemudian diunggah di YouTube Regol Bregada Trengginas. Mereka-mereka ini sebagai pelaksana keistimewaan,”kata Aris.

Sementara itu, Lurah Kalurahan Wonokromo Machrus Hanafi saat dimintai keterangan terkait BKK mengatakan, kalurahannya menerima BKK Dais untuk Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Sate Klathak.

Tahun 2023 ini menjadi kali kedua kalurahan yang ia pimpin mendapatkan BKK, setelah tahun 2022 mendapatkan BKK untuk Padat Karya Keistimewaan dan Penanda Keistimewaan Kalurahan.

Mahrus ingin agar aset WBTB sate Klatak ini menjadi satu program yang terintegrasi. Maka Kalurahan Wonokromo berkomitmen untuk mewujudkan hal tersebut melalui Integrated Farming System. Dukungan BKK Dais memberikan angin segar untuk mengembangkan potensi ini dan mensejahterakan masyarakat.

Proses pengajuan untuk BKK ini menurutnya juga tidak sulit. Setelah mengenal dan mengkaji potensi desa dan membuat konsep, kemudian mengajukan proposal.  Mahrus mengaku sangat terbantu dengan bimbingan Paniradya Keistimewaan DIY yang memberikan respon dan bimbingan dengan sangat baik.

“Melalui BKK, Danais lebih bermanfaat untuk masyarakat luas. Kami harapkan betul-betul bisa mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang ada,” tutup Mahrus. (Nur/Buz)