News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Kemendagri Akan Serahkan Data Penduduk Semester I ke KPU untuk Pemilu 2024

Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI pada Juli ini akan menyerahkan data penduduk semester satu sebagai bahan menyusun DPS dan DPT Pemilu 2024
Senin, 27 Juni 2022 - 08:58 WIB
Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI Zudan Arif Fakrulloh.
Sumber :
  • Tim tvOne - Santosa Suparman

Bantul, Yogyakarta - Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI menyatakan pada bulan Juli ini akan menyerahkan data penduduk semester satu sebagai bahan untuk menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada KPU RI. Adapun  jumlah pemilih saat Pemilu 2024 diperkirakan mencapai 206 juta orang.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya sudah melakukan tiga kali koordinasi dengan KPU RI terkait persiapan daftar pemilih pada pemilu 2024. Sinergi pemutakhiran data secara berkelanjutan akan berjalan terus.
" Pada bulan Juli nanti kami akan menyerahkan data penduduk semester satu sebagai bahan untuk menyusun DPS dan DPT," ungkap Zudan disela - sela acara sunatan massal di Pedukuhan Jonoran Wetan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Minggu (26/6/2022).

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Zudan menambahkan pada bulan Oktober nanti pihaknya akan menyerahkan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) kepada KPU. Proses tersebut akan berlangsung hingga tahun 2023.

" Pada bulan Oktober kami akan menyerahkan DP4. Jadi dari daftar penduduk semester satu kita olah jadi DP4, kita serahkan ke KPU. Kemudian KPU nanti yang akan membuat DPS dan DPT, tapi prosesnya nanti masih panjang nanti 2023 akhir," ujarnya.

Menurut Zudan, jumlah pemilih dalam Pemilu 2024 sekitar 200 juta orang. Namun jumlah tersebut masih akan berkembang seiring dengan perkembangan di lapangan.

" Per hari ini datanya masih 206 juta untuk pemilih Pilpres, tapi jumlah ini pasti akan bergeser karena dalam kurun waktu satu ini ada perubahan karena ada warga yang meninggal, kemudian jadi anggota TNI-Polri, ada TNI-Polri yang pensiun atau ada yang pindah ke luar negeri dan juga sebaliknya," jelas Zudan. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Daftar pemilih ini, imbuh Zudan baru akan diserahkan 16 bulan sebelum Pemilu 2024.

" Daftar pemilih diserahkan 16 bulan sebelum pemilu. Bisa 16 bulan itu kan yang meninggal bisa ribuan, pindah penduduk ribuan, pindah ke luar negeri bisa ribuan orang," pungkas Zudan Arif. (Ssn/Buz).

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Perkembangan Raperda Kampung Cerdas Surabaya, Fokus Sinkronisasi dengan Program Pemkot

Perkembangan Raperda Kampung Cerdas Surabaya, Fokus Sinkronisasi dengan Program Pemkot

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kampung Cerdas di DPRD Kota Surabaya terus berlanjut. Panitia Khusus (Pansus) kini memfokuskan pada tahap konsolidasi dan sinkronisasi dengan program yang telah berjalan di lingkungan Pemerintah Kota.
Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi Kota Tua dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Rano Karno akan menjadi penanggung jawab proyek tersebut.
Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Top Skor Final Four Proliga 2026. Dalam laga tersebut, Irina Voronkova mencetak 35 poin yang terdiri dari 28 attack points, 3 block points, dan 3 service ace
Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Selain aspek kompetensi, pengakuan internasional juga mulai menjadi pertimbangan penting. Hal ini berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja yang semakin terbuka di era globalisasi.
Buntut Aduan Warga Dibalas Foto AI, Pramono Kasih Peringatan Keras ke PPSU: Enggak Ada Kompromi

Buntut Aduan Warga Dibalas Foto AI, Pramono Kasih Peringatan Keras ke PPSU: Enggak Ada Kompromi

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meminta seluruh aduan warga melalui aplikasi JAKI harus ditanggapi serius dan tidak dimanipulasi dengan foto Artificial Intelligence (AI).
Cuaca Ekstrem Picu Risiko Kesehatan, Ini Tips Memilih AC yang Aman, Hemat, dan Sehat

Cuaca Ekstrem Picu Risiko Kesehatan, Ini Tips Memilih AC yang Aman, Hemat, dan Sehat

Namun, tidak semua AC mampu memberikan dampak positif bagi kesehatan. Pemilihan yang kurang tepat justru bisa memperburuk kondisi, seperti udara terlalu kering atau sirkulas

Trending

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi Kota Tua dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Rano Karno akan menjadi penanggung jawab proyek tersebut.
Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Top Skor Final Four Proliga 2026. Dalam laga tersebut, Irina Voronkova mencetak 35 poin yang terdiri dari 28 attack points, 3 block points, dan 3 service ace
Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Selain aspek kompetensi, pengakuan internasional juga mulai menjadi pertimbangan penting. Hal ini berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja yang semakin terbuka di era globalisasi.
Buntut Penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Dedi Mulyadi Instruksikan Investigasi Penyebab Surat Edarannya Diabaikan

Buntut Penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Dedi Mulyadi Instruksikan Investigasi Penyebab Surat Edarannya Diabaikan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menginstruksikan Inspektorat serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengusut tuntas penyebab mandeknya implementasi kebijakan baru.
Pemain Timnas Resmi Kembali jadi Warga Negara Belanda setelah Terseret Kasus Paspor di Eredivisie, Dijadwalkan Bermain Lagi Pekan Ini

Pemain Timnas Resmi Kembali jadi Warga Negara Belanda setelah Terseret Kasus Paspor di Eredivisie, Dijadwalkan Bermain Lagi Pekan Ini

Seorang pemain Timnas kembali menjadi warga negara Belanda setelah terseret konflik paspor di Eredvisie. Penyerang Heerenveen itu akan kembali bermain pekan ini
Pemain Naturalisasi Timnas Berbondong-bondong kembali Jadi Warga Negara Belanda setelah Tersangkut Polemik Paspor di Liga Belanda, Siapa Saja?

Pemain Naturalisasi Timnas Berbondong-bondong kembali Jadi Warga Negara Belanda setelah Tersangkut Polemik Paspor di Liga Belanda, Siapa Saja?

Pemain naturalisasi timnas berbondong-bondong kembali jadi Warga Negara Belanda setelah kasus paspor meledak di Liga Belanda dalam beberapa pekan terakhir.
Dedi Mulyadi Umumkan Kabar Baik untuk Seluruh Sopir Angkot di Jawa Barat, Ada Program Kredit Angkot Listrik Tanpa DP

Dedi Mulyadi Umumkan Kabar Baik untuk Seluruh Sopir Angkot di Jawa Barat, Ada Program Kredit Angkot Listrik Tanpa DP

Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan, bahwa saat ini dirinya sedang menggodok program kredit angkot listrik yang bisa diikuti oleh para sopir angkot di Jawa Barat.
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT