Ganti Rugi Tak Kunjung Cair, Warga Terdampak Pelebaran JJLS Geruduk Kantor BPN Kulon Progo

Kulon Progo, tvOnenews.com - Puluhan warga yang terdampak proyek pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta menggeruduk kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat, Kamis (9/10/2025).

Aksi itu dilakukan sebagai bentuk protes atas pembayaran ganti rugi lahan mereka yang terdampak proyek pelebaran itu belum cair.

Dalam aksi tersebut, massa terlihat membawa spanduk bertuliskan tuntutan 'Gara-gara Proyek JJLS Malah Banyak Masyarakat Terlilit Hutang di Bank', 'Proyek Pembayaran Ganti Rugi JJLS Kapan Dibayarkan'.

Ditemui seusai pertemuan, Perwakilan warga terdampak JJLS, Eko Yulianto mengaku sudah membentuk tim khusus untuk mengawal penuntasan terkait pembayaran ganti rugi tersebut.

"Pertemuan tadi, ingin membentuk tim untuk penanganan ini bekerja sama dengan dinas provinsi dan terkait surat yang dikirim ke Kementerian Pekerjaan Umum. Bila diperlukan, masyarakat (terdampak JJLS) akan diajak langsung," kata Eko.

Sebelumnya terkait masalah ini, ia menyebut, ada mis komunikasi yang membuat kejelasan pencairan ganti rugi tak kunjung didapat. Karena surat permohonan informasi yang diajukan ke Pemda DI Yogyakarta ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) malah salah alamat.

"Surat yang harusnya ditembuskan ke pusat, tapi justru dikirimkan oleh dinas provinsi (DIY) ke Semarang. Akhirnya jawabannya tidak jelas. Sehingga, buat surat lagi yang diajukan langsung ke Kementerian PU," ucap Eko.

Lebih lanjut, jawaban atas surat tembusan ke Kementerian PU ditargetkan maksimal pada 1 November mendatang. Warga terdampak tegas menolak proyek ini bila nantinya tidak kunjung ada kepastian.

"Maksimal tanggal 1 November sudah (terima) jawaban. Misalkan belum, adanya proyek ini kita tolak karena sudah enam tahun berjalan," tegasnya.

Di lokasi yang sama, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN DIY, Sepyo Achanto mengakui ada kendala dalam tahapan pembayaran. 

"Ada sedikit hambatan teknis yang akan segera dikonsultasikan ke pemerintah pusat, kita ikut memonitor karena surat sudah dilayangkan ke pusat untuk minta bantuan segera menyelesaikan permasalahan di JJLS di Kulon Progo," ucapnya.

Sementara itu, Kepala BPN Kabupaten Kulon Progo, Margaretha Elya Lim Putraningtyas menambahkan, proyek pelebaran JJLS di wilayahnya menyasar lima kalurahan meliputi Pleret, Garongan, Karangwuni, Glagah dan Palihan. Dari jumlah tersebut, baru Kalurahan Pleret yang pembayarannya sudah tuntas.

"Dari lima desa, ada satu yang sudah selesai (dibayarkan) itu Kalurahan Pleret. Berarti masih ada empat kalurahan yang belum dibayarkan, jumlahnya 819 bidang dengan nilai total ganti rugi Rp 320 Miliar," kata Margaretha. 

Dia mengatakan, pembayaran ganti rugi terakhir dilakukan pada 2022 bertepatan dengan akhir penetapan lokasi (penlok) habis. (scp)