Beroperasi Mulai 14 Juli, Sekolah Rakyat Menengah Atas 19 Bantul Tampung 200 Siswa Keluarga Miskin

Bantul, tvOnenews.com - Sekolah Rakyat di DI Yogyakarta segera memulai kegiatan pembelajaran pada 14 Juli 2025. Salah satunya, Sekolah Rakyat Menengah Atas 19 Bantul di Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan.

Pantauan tvOnenews.com di lokasi, sekolah ini memanfaatkan gedung yang dulunya merupakan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial di bawah Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

Pada hari ini, terlihat sejumlah ruangan sudah siap untuk ditempati seperti ruang kelas dan asrama. Meski juga ada yang masih tahap penyelesaian seperti ruang perpustakaan hingga berbagai laboratorium. Bahkan di sana, juga dilengkapi fasilitas olahraga seperti tenis, bola voli, futsal dan bulu tangkis.

Baca Juga

Geger Bocah di Yogyakarta Diduga Jadi Korban Pelecehan Seksual, Bukan Penculikan

Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 19 Bantul, Agus Ristanto menyebut, setidaknya ada 200 siswa yang akan mengenyam pendidikan di sini. Mayoritas, mereka berasal dari Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul. Nantinya, mereka terbagi menjadi beberapa rombongan belajar (rombel).

"Dari 200 siswa, pria 81 orang dan putri 119 orang. Mereka dibagi menjadi 10 rombel untuk kelas 10," katanya saat ditemui, Jumat (11/7/2025).

Lebih lanjut, ratusan siswa itu sebelumnya telah melalui seleksi dari Dinas Sosial melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Tentunya, mereka terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Mengingat, Sekolah Rakyat yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto diperuntukan bagi siswa dari keluarga dengan level ekonomi miskin bahkan miskin ekstrem.

"Rumah dan kondisi ekonomi (keluarga calon siswa) disisir oleh pendamping PKH di wilayahnya masing-masing, tidak mendaftarkan diri. Ini sekolah gratis, dibiayai oleh negara," ucap Agus.

Terkait sistem pendidikan, Agus menuturkan, Sekolah Rakyat Menengah Atas 19 Bantul berkonsep asrama dengan merujuk kurikulum Kemendikdasmen dengan level pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). 

"Draftnya sepintas ada pengelolaan manajemen waktu, beda dengan sekolah reguler. Kurikulum tentunya menekankan pada pendidikan karakter," ucapnya.

Dia juga mengungkapkan, terselenggaranya sekolah rakyat ini tak lepas dari keterlibatan lintas instansi terkait lainnya, mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait penyediaan infrastruktur, fasilitas internet oleh Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi). Kemudian, ketenagakerjaan oleh KemenPAN-RB, BKN maupun BKD. Sementara, tenaga pengajar oleh Kemendidasmen dan Kemenag untuk guru agama.