Belum Ditahan, Notaris Kasus Mafia Tanah Mbah Tupon Wajib Lapor 2 Kali Seminggu

Sleman, tvOnenews.com - Ditreskrimum Polda DI Yogyakarta belum menahan Anhar Rulis, notaris yang telah ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan praktik mafia tanah milik Tupon Hadi Suwarno atau dikenal Mbah Tupon di Dusun Ngentak, Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Bantul.

Keputusan ini diambil penyidik berdasarkan pertimbangan faktor kemanusiaan karena kondisi kesehatan yang bersangkutan. Namun demikian, penyidik mewajibkan tersangka wajib lapor.

"Sekali lagi karena kesehatan, penyidik tidak melakukan penahanan terhadap AH yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi, yang bersangkutan wajib apel 2 kali seminggu yaitu Senin dan Kamis," kata Kombes Pol Ihsan, Kabid Humas Polda DIY ditemui usai rilis kasus, Rabu (25/6/2025).

Ihsan melanjutkan, Ditreskrimum Polda DIY mewajibkan tersangka wajib lapor agar tetap bisa memantau yang bersangkutan untuk proses hukum selanjutnya. Disebutnya, Anhar Rusli sudah dua kali dipanggil untuk keperluan pemeriksaan.

"Pemanggilan pertama, yang bersangkutan tidak hadir. Kemudian, pengacaranya datang membawa surat keterangan sakit sehingga kita lakukan pemanggilan kedua. Selasa kemarin, yang bersangkutan kooperatif untuk datang dan sudah kita periksa," tuturnya.

Pada Jumat (20/6/2025) lalu, Polda DI Yogyakarta telah menahan enam tersangka lainnya dalam kasus ini di antaranya Bibit Rustamta (60) warga Kasihan, Bantul yang merupakan mantan lurah Bangunjiwo dan anggota DPRD Kabupaten Bantul periode 2014-2019 dan 2019-2024, Triono (54) warga Kasihan, Triyono (50) warga Sewon, Vitri Wartini (50) warga Pundong serta pasangan suami istri Muhammad Acmadi (47) dan Indah Fatmawati (46) warga Kotagede, Kota Yogyakarta.

Baca Juga

Polisi Sebut Kekerasan Anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta Atas Perintah Ketua Yayasan dan Kepala Sekolah

"Tentunya, para tersangka saling mengenal," ucap Kombes Pol Idham Mahdi, Dirreskrimum Polda DI Yogyakarta.

Polisi mengungkap tujuh tersangka memiliki peran masing-masing. BR berperan memberikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24451 dan 24452 sekaligus membujuk Mbah Tupon ke TK serta menerima uang transfer sebesar Rp 60 juta dari VW.

Selanjutnya, TK berperan menerima SHM Nomor 24451 dan 24452 sekaligus Mbah Tupon dan istrinya untuk tanda tangan Akta Jual Beli (AJB) fiktif, menjadikan SHM 24452 untuk jaminan pinjaman di koperasi atas nama Mbah Tupon, menggunakan akta palsu No 145/2022 bersama VW menjual atau menggadai SHM 24452 ke Murtijo dan menerima uang senilai Rp 18.750.000. Serta, menyerahkan SHM 24451 ke TY dan menerima uang senilai Rp 137.000.000.