RUU TNI Akan Disahkan Jadi UU Dalam Paripurna Besok, Aliansi Jogja Memanggil Serukan Penolakan

Yogyakarta, tvOnenews.com - Seruan penolakan RUU TNI kembali bergema di Yogyakarta. Seperti diketahui, RUU TNI disebut-sebut akan disahkan menjadi Undang-Undang (UU) dalam rapat paripurna yang diselenggarakan pada Kamis (20/3/2025) besok.

Bertempat di depan Museum TNI, Kota Yogyakarta pada hari ini, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil menyerukan agar RUU TNI tersebut digagalkan.

"Bagaimana tidak, RUU TNI merupakan upaya penghianatan terhadap reformasi," kata Bungkus, Humas Aliansi Jogja Memanggil ditemui usai aksi, Rabu (19/3/2025).

Menurutnya, dwi fungsi ABRI akan terjadi bahkan mungkin menjadi multi fungsi. Sehingga, apapun jabatannya, pasti ada tentara. Salah satunya di Basarnas. 

Bahkan, kasus korupsi di Basarnas pada 2023 turut menyeret perwira aktif TNI yang merugikan negara senilai Rp 88 Miliar. Namun akhirnya, kasus tersebut tidak bisa ditangani secara tuntas oleh KPK. Justru usai menetapkan tersangka, KPK malah meminta maaf terhadap militer. 

"Artinya, dengan adanya RUU TNI yang mana mereka akan bisa menjabat lebih dari 10 kementerian, sangat mungkin sekali bahwa militer semakin sewenang-wenang terhadap rakyat. Apalagi, kasus yang sangat menjadi perhatian rakyat yaitu korupsi," ucapnya.

Baca Juga

Akhir Manis Perjuangan Mbah Tupon Korban Mafia Tanah di Bantul, Dua Sertifikatnya Kembali ke Tangan

Ditanya soal pemilihan lokasi aksi tepat di Museum TNI, Bungkus mengatakan ingin mengajak khalayak publik untuk museumkan dwi fungsi ABRI yang mengandung catatan sejarah kelam.

Contohnya, adanya pembunuhan massal yang mana ketika Suharto bisa menjabat sebagai Presiden melalui genangan darah yang terjadi karena dwi fungsi ABRI. Juga banyak peristiwa yang lahir karena pelanggaran HAM.

"Maka seharusnya, dwi fungsi ABRI masih berada dalam museum, agar rakyat bisa melihat dan menyatakan secara lugas bahwa dwi fungsi ABRI tidak boleh lagi terjadi di Indonesia," ungkapnya.

Jika dilihat, penghapusan dwi fungsi ABRI juga belum dilakukan secara tuntas. Hal ini terlihat ketika Prabowo Subianto masih  menjadi Menteri Pertahanan RI. Saat itu, dia bisa menjadi pelopor food estate. Begitu pula dengan keberadaan koramil disetiap kota yang seharusnya dihapuskan.

Pagi tadi, gelombang penolakan RUU TNI juga digaungkan oleh sejumlah sivitas akademika dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Ratusan peserta aksi turut mengenakan pita hitam di lengannya.

Rektor UII, Fathul Wahid pun menyatakan keprihatinannya terkait potensi ancaman terhadap demokrasi, melemahnya supremasi sipil dan kemungkinan pelanggaran HAM serta represi yang dapat dilakukan oleh militer.

"Ada banyak alasan UII perlu menyampaikan hal ini. Kita punya sejarah kelam sebelum reformasi. Ketika itu, dwi fungsi ABRI masih berjalan dan kita jadi saksi banyak hal yang harus kita sesali dan kita tidak ingin terulang kembali," kata Fathul.

Sebelumnya pada Selasa (18/3/2025), sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) juga menyerukan hal serupa. (scp/buz)