DPR: Jangan Ada Kelangkaan Gas dan BBM Saat Ramadhan Hingga Lebaran

Sleman, DIY - Komisi VII DPR RI meminta pemerintah serius menjaga pasokan gas LPG dan BBM saat bulan Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri. Komisi yang membidangi soal energi itu tak ingin ada kelangkaan gas dan BBM pada kedua momen sakral umat Islam tersebut.

"Jangan sampai terjadi adanya kelangkaan barang, itu penting, karena jika sudah terjadi kelangkaan maka akan terjadi lonjakan-lonjakan harga yang merugikan rakyat," ujar anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman saat acara sosialisasi BPH Migas di Aula Kalurahan Condongcatur Sleman, Kamis (10/3/2022).

Gandung menegaskan akan mengawal kinerja lembaga-lembaga yang berwenang mengelola minyak dan gas. Tujuannya agar penyaluran gas dan BBM kepada masyarakat dapat berjalan lancar.

Terlebih saat ini harga minyak dunia tengah naik turun akibat dampak perang Rusia-Ukraina. Kondisi ini tentu membutuhkan pengaturan yang baik agar pasokan minyak dan gas tidak terganggu.

"Harga minyak dunia sekarang 1 barrel bisa mencapai USD 135, jadi di sini perlu pengaturan yang baik. Inilah yang sangat penting," ucapnya.

Pria yang juga menjabat Ketua DPD Partai Golkar DIY itu bahkan mengultimatum pihak-pihak yang ingin memanfaatkan ketidakstabilan harga minyak dunia untuk mengeruk keuntungan pribadi.

"Saya betul-betul akan mengawal dan mengawasi jangan sampai ada pemain itu yang membuat kisruh perekonomian," tegas Gandung.

Sementara itu, Komite BPH Migas Harya Adityawarman menyebut kinerja lembaganya sepanjang 2021 kemarin menunjukkan progres yang baik. Pihaknya juga siap melaksanakan tugasnya menjaga pasokan minyak dan gas agar tidak tersendat.

"Tahun 2021 lalu BPH Migas menargetkan setidaknya 76 penyalur migas, namun realisasinya tercapai 78 penyalur. Tentunya capaian ini juga tak lepas dukungan dari Pertamina karena badan usaha yang melakukan tugas penataan itu mereka di lapangan," katanya.

Selain itu, BPH Migas juga berhasil mengendalikan subsidi jenis bahan bakar tertentu (JBT) secara skala nasional dengan realisasi mencapai 99 persen.

"Artinya itu bagus, tidak melebihi 100 persen. Mengapa bagus karena kita berhasil mengendalikan subsidi namanya kompensasi APBN untuk kita jaga supaya tidak melebihi yang sudah ditentukan," pungkasnya. (Andri Prasetiyo/act)