Blokade Jalan Malioboro, Pedagang Kaki Lima Desak Pemda DIY Soal Keterlibatan Relokasi
- Tim tvOne - Sri Cahyani Putri
Yogyakarta, tvOnenews.com - Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di Teras Malioboro 2 kembali menggelar aksi turun ke jalan, Rabu (11/9/2024).
Puluhan pedagang memblokade Jalan Malioboro Yogyakarta sebagai bentuk desakan mereka agar bisa bertemu Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Aksi ini tak lepas dari keresahan mereka karena tidak dilibatkan dalam proses relokasi mulai dari selasar Malioboro ke Teras Malioboro 2 maupun Teras Maliboro 2 ke Ketandan dan Beskalan yang rencananya dimulai awal 2025.
"Tuntutan masih sama dari dulu. Kita pengin adanya pelibatan masyarakat dalam hal ini PKL, wong kita yang dipindahkan tapi kita tidak pernah diajak urun rembug," tutur Upi Supriyati, Ketua Paguyuban Tri Darma ditemui di sela aksi.
Bahkan, pedagang sudah beberapa kali berkirim surat ke Pemda DIY namun selalu dilimpahkan ke Pemkot Yogyakarta. Padahal, relokasi pedagang akibat penataan kawasan Malioboro yang masuk sumbu filosofi Yogyakarta merupakan kebijakan dari Pemda DIY.
"Kita ke kota (Pemkot Yogyakarta) jawabannya sama, ini kebijakan dari Pemda DIY. Pemkot Yogyakarta hanya pelaksana teknis. Tapi, kenapa kita datang kesini (Pemda DIY) selalu ditolak," ucap Upi.
Upi juga mengaku belum ada tindak-lanjut dari audiensi antara PKL di Teras Malioboro 2 dengan Pj Wali Kota Yogyakarta pada Selasa (6/8/2024) lalu. Dalam pertemuan tersebut, Pemkot Yogyakarta diketahui akan memfasilitasi para pedagang untuk membuka ruang dialog dengan Pemda DIY.
"Itu sampai saat ini belum ada tindak-lanjut, hanya sekadar pertemuan tidak ada hasilnya," ucapnya.
Karena itu, Upi mewakili para pedagang berharap kepada pemerintah agar memperbolehkan mereka kembali berjualan di selasar Malioboro. Menurutnya, PKL Malioboro adalah ikon Malioboro yang mana mereka punya peran dalam perekonomian DIY. Serta membentuk nilai historis Malioboro.
Akan tetapi, terpaksanya tidak bisa, mereka tetap bisa bertahan di Teras Malioboro 2 untuk berjualan.
"Kita sudah 2 tahun bertahan disana. Waktu audiensi di DPRD DIY, dari Dinas PU menyampaikan bahwa disitu (TM 2) akan ada gerai UMKM. Kalau disana ada UMKM, kenapa malah kita disingkirkan dari TM 2," ungkap Upi.
Load more