Genjot Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah DIY, Wapres RI Ma'ruf Amin Sampaikan 3 Pesan

Sleman, tvOnenews.com - Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma'ruf Amin mengukuhkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) sekaligus meresmikan Grebeg UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Ada tiga pesan strategis yang disampaikan Wapres untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah ini.

Ma'ruf Amin menyampaikan, saat ini, lebih dari sepertiga ekonomi DIY disokong oleh sektor- sektor unggulan seperti industri pengolahan, pertanian, akomodasi dan pemandangan lingkungan.

Ditambah, aktivitas pariwisata dan pendidikan tinggi menyumbangkan 60 persen dari perekonomian DIY. Ini menjadi keunggulan dan keistimewaan DIY sebagai kota pelajar, destinasi wisata, warisan budaya sekaligus pusat UMKM produksi.

Berbagai potensi dan peluang perekonomian dapat disinergikan dengan prinsip ekonomi syariah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

Peresmian Grebeg UMKM DIY disebutnya sebagai upaya peningkatan kapasitas pelaku UMKM di Yogyakarta.

Baca Juga

Sidang Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman 2020, Eks Bupati Sri Purnomo Dituntut 8 Tahun 6 Bulan Penjara dan Denda Rp500 Juta

"Juga tidak hanya menjadi pemasaran produk, penjualan dan pembayaran produk UMKM juga sarana integrasi dan literasi ekonomi," katanya disela acara di Pakuwon Mall, Rabu (7/8/2024).

Karena itu, ia turut memberikan arahan bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di DIY

Pertama, peningkatan penguatan ekosistem sektor unggulan rantai nilai halal yang sesuai dengan keunggulan dan kekhasan Yogyakarta. Untuk memperluas ekonomi berbasis syariah ini, potensi besar dari ragam kuliner, produk fesyen, batik, kerajinan kulit serta wisata sejarah perlu dikembangkan.

Kedua, menekankan akselerasi inovasi dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasis digital.

Ketiga, pengintegrasian ekonomi dan keuangan syariah ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"KDEKS Yogyakarta yang dikukuhkan agar terlibat langsung dalam sinkronisasi kebijakan di pusat dan daerah demi memastikan ketercapaian sasaran pembangunan nasional," ujarnya.

Dia mengimbau penyusunan peta jalan KDEKS Yogyakarta harus mengacu pada master plan ekonomi syariah Indonesia 2025-2029 yang sedang disusun.

Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui program-program strategis seperti Grebeg UMKM.