236 Capim KPK Lolos Seleksi Administrasi, Mahfud MD Harap Capim Terpilih Bisa Objektif

Sleman, tvOnenews.com - Panitia seleksi (Pansel) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum lama ini telah mengumumkan sejumlah nama calon pimpinan (capim) KPK yang dinyatakan lolos seleksi administrasi. 

Total, ada 236 capim yang akan berlanjut ke tahap berikutnya. Dari nama-nama tersebut, di antaranya ada Menteri ESDM periode 2014-2016 Sudirman Said, anggota DPR 2019-2024 Johan Budi, Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas 2012-2014 Budiman Tanuredjo,

Kemudian anggota Kompolnas 2016-2020 dan 2020-2024 Poengky Indarti, Wakil Ketua KPK 2019-2024 Nurul Ghufron, Wakil Ketua KPK 2022-2024 Johanis Tanak dan Koordintor Tenaga Ahli Sekretariat Implementasi SDG di Bappenas Yanuar Nugroho.

Sementara capim yang berasal dari Yogyakarta, Budi Masturi yang merupakan Kepala ORI Perwakilan DIY.

Terkait seleksi capim KPK tersebut, Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, Mahfud MD menilai mereka yang lolos seleksi tahap awal merupakan sosok yang berkompeten.

"Saya lihat daftar nama yang muncul banyak sekali yang bagus-bagus, ada Yanuar Nugroho, Sudirman Said, Budiman Tanuredjo banyak sekali yang bagus-bagus. Saya tidak bisa nyebutkan satu persatu," kata dia usai mengisi kuliah umum di UGM, Rabu (31/7/2024).

Baca Juga

Puncak Arus Balik Lebaran, 32 Ribu Tiket KA di Daop 6 Yogyakarta Terpesan, KAI Operasikan 13 KA Tambahan

Melalui seleksi ini, ia berharap bisa mencari pimpinan KPK yang terbaik dan terpenting objektif.

Sementara itu, capim dari Yogyakarta, Budi Masturi mendaftar seleksi capim KPK karena dorongan dari masyarakat penggiat anti korupsi di DIY.

Bagi dirinya, ini bagian dari tanggung jawab publik yang harus ia ambil. Meskipun, ia menyadari bahwa amanah yang diberikan ini tidak ringan. Menurutnya, tidak ada lawan terberat yang menjadi saingannya dalam seleksi ini.

"Mereka adalah kawan seperjuangan dengan cita-cita sama untuk menjadi bagian dari proses pemberantasan korupsi di Indonesia. Semua punya kelebihan masing-masing yang spesifik dan KPK memerlukan keahlian mereka," ungkap Budi.

Adapun, Jogja Corruption Watch (JCW) mengajak masyarakat Yogyakarta untuk memberikan masukan atau catatan atas rekam jejak capim KPK yang berasal dari daerah ini. Pengaduan masyarakat Yogyakarta baik rekam jejak yang positif maupun negatif terhadap capim KPK dari Yogyakarta tersebut. Masukan maupun informasi dapat disampaikan melalui WhatsApp ke nomor 0821 3832 0677.