Pakar Hukum UGM Sebut Putusan DKPP atas Ketua KPU RI Tak Punya Implikasi Hukum atas Pencalonan Gibran

Sleman, tvOnenews.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) pemilu 2024.

Dikutip dari Antaranews, Ketua KPU RI dan enam anggotanya dijatuhi sanksi oleh Ketua DKPP berupa peringatan keras terakhir.

Sanksi ini buntut aduan dari Demas Brian Wicaksono dengan perkara nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Imam Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023) dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Putusan tersebut dibacakan langsung oleh Ketua DKPP, Heddy Lugito di Gedung DKPP Jakarta, Senin (5/2/2024).

Terkait hal itu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Sigit Riyanto menyebut, putusan terkait kode etik tersebut tidak berdampak bagi Gibran Rakabuming Raka untuk tetap maju sebagai cawapres dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang.

Namun ada implikasi lain berkaitan dengan kredibilitas KPU dan cawapres yang bersangkutan.

"Terhadap pencalonan (Gibran) tampaknya tidak. Karena proses pencalonan administrasi dianggap sebagai proses yang sudah selesai. Tapi implikasi lain adalah kredibilitas KPU dan calon yang bersangkutan yang dianggap sebagai pihak yang berkontribusi terhadap terjadinya proses pelanggaran etik," tutur Sigit dihubungi wartawan, Senin (5/2/2024).

Sejauh ini, kata Sigit, DKPP menjatuhi sanksi kepada Ketua KPU dan enam anggotanya masih sebatas peringatan keras terakhir.

Akan tetapi, bila nantinya kemungkinan ada pelanggaran baru yang lebih jauh maka bisa jadi sampai pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Ketua KPU dan para anggotanya yang diduga melakukan pelanggaran.

Ditanya apakah putusan ini juga akan berdampak terhadap pelaksanaan pemilu ke depan, Sigit melihat akan bergantung pada dinamika politik yang berkembang.

Artinya, bagaimana para kontestan dan aparatur negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi dan pelayanan publik yang menyangkut tentang proses pelaksanaan pemilu, kampanye dan tanggapan atau respon publik terhadap dinamika tersebut.

"Kalau kita lihat sekarang ada respon yang mulai makin lama makin menguat, meluas terhadap posisi dan kebijakan serta tindakan yang diambil oleh pihak penyelenggara negara yang dianggap tidak sesuai dengan standar pemilu yang fair," ucap Sigit. (scp/buz)