Jelang Debat Terakhir Pilpres, Hal Ini yang Diharapkan Pekerja Sosial Indonesia dari Capres-Cawapres

"Disayangkan bahwa amanat Undang-Undang ini tidak dijadikan prioritas pembangunan sektor kesejahteraan sosial." kata Aisyah.

"Alih alih menguatkan slogan “pemerintah hadir” di akar rumput, layanan sosial malah dipusatkan di sentra-sentra layanan sehingga semakin jauh dari prinsip people oriented dan people-centred." jelasnya.

Sementara itu terisah, Ketua IPSPI Bengkulu Bayu Risdiyanto menjelaskan, keberpihakan kepada rakyat biasanya hanya menjadi slogan politik dan baru dapat menjadi kenyataan ketika Paslon terpilih mampu mengatur birokrasi untuk mengikuti janji-janjinya. 

“Kesejahteraan Sosial merupakan salah satu topik paling populer pada setiap pemilihan umum, namun jarang yang benar-benar membawa manfaat nyata dan berkelanjutan kepada rakyat” kata Bayu.

Bayu juga menggarisbawahi tentang profesi pekerjaan sosial, dimana Undang-Undang Kesejahteraan sosial menyebutkan SDM Kesejahteraan sosial terdiri dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Relawan Sosial, dan Penyuluh Sosial.  

Hubungan Kementerian Sosial dengan profesi pekerjaan sosial idealnya adalah seperti Kementerian Kesehatan dengan profesi Dokter, Kementerian PUPR dengan profesi Insinyur, dan KemenkumHAM dengan profesi advokat atau lawyer.

Baca Juga

Hadiri Open House di Cikeas, Pengamat Nilai Upaya Relasasi Antara Anies Baswedan dan Partai Demokrat

“Namun sampai sejauh ini Profesi Pekerjaan Sosial masih tetap tidak dikenal, sering disalah artikan di mata publik dan bahkan ada kebijakan-kebijakan yang justru melemahkan posisi profesi ini dalam konfigurasi SDM kesejahteraan sosial” beber Bayu.

Bayu berharap berharap dalam debat terakhir Capres ini penting bagi publik untuk mengukur arah kebijakan paslon dalam mendorong profesi Pekerjaan Sosial sebagai komitmen kesejahteraan sosial dan penguatan SDM unggul yang berdaya saing sebagai bagian dari Visi Indonesia Emas 2045. (buz)