Sri Sultan Hamengkubuwono X Terima Anugerah Adhibakti Sanapati atas Kontribusi Besar pada Persandian

Yogyakarta, tvOnenews.com - Sejarah persandian di Indonesia tidak lepas dari berdirinya Dinas Code di Yogyakarta yang kemudian bertransformasi menjadi Badan Siber dan Sandi Negara. Yogyakarta juga menjadi lokasi berdirinya Museum Sandi yang merupakan satu-satunya museum kriptografi di Indonesia. Museum Sandi terus berkembang pesat.

Pada tahun 2006, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X memprakarsai berdirinya Museum Sandi bersama Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia, Mayjen TNI Nachrowi Ramli. Sejak tahun 2014, Museum Sandi menempati aset Pemda DIY berupa bangunan cagar budaya di kawasan Kotabaru, Yogyakarta.

Atas jasanya pada perkembangan persandian Indonesia, Sri Sultan HB X dianugerahi penghargaan Adhipati Sanapati oleh BSSN Indonesia.

Sri Sultan Hamengku Buwono X mengungkapkan terimakasih atas penghargaan yang diterima untuk dirinya maupun Sri Sultan Hamengku  Buwono IX. Menurutnya, sudah menjadi kewajiban warga negara untuk melaksanakan tugas kenegaraan dengan penuh tanggung jawab dalam hal apapun.

“Bagi saya sendiri, penghargaan ini tidak hanya untuk saya pribadi tapi untuk seluruh ASN yang ada di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selama ini juga telah mengabdi, di dalam hubungannya dengan pengamanan maupun pengembangan siber maupun sandi bagi kepentingan pemerintah daerah,” ungkap Sri Sultan.

Tercatat ada 3 tokoh di Indonesia yang memiliki peran besar terhadap persandian, yaitu Mayjen TNI (Purn) Dr. Rubiono Kertopati, Sri Sultan Hamengku Buwono IX  dan Sri Sultan Hamengku Buwono X. Ketiganya mendapatkan Anugerah Adhipati Sanapati dari BSSN.

Pemberian penghargaan ini turut disaksikan oleh keluarga Mayjen TNI (Purn) Dr. Rubiono Kertopati, Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Irjen Pol Suntana, Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana KemenpanRB Nanik Murwati, Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional David Yama serta kepala Diskominfo se-Indonesia.

Menurut Sultan, pengamanan siber dan sandi di departemen-departemen dan lembaga-lembaga negara termasuk di kedutaan-kedutaan besar Indonesia di luar negeri harus ditingkatkan. Hal ini sebagai upaya mengamankan republik ini dari kemungkinan-kemungkinan penyalahgunaan ruang siber.

Selain keberadaan Museum Sandi, tradisi lain yang masih terpelihara dengan baik di DIY ialah pertemuan Forum Komunikasi Persandian Daerah (Forkomsanda) yang rutin digelar setiap bulan. Kepengurusan Forkomsanda ditetapkan dengan SK Gubernur DIY.

Forkomsanda beranggotakan unit teknis pelaksana persandian di wilayah DIY meliputi Pemda DIY, pemerintah kabupaten/kota di wilayah DIY, TNI, Polri, Kejaksaan Tinggi dan Museum Sandi DIY.