Pengamat Sebut Politik Identitas Masih Akan Dipakai pada Pilpres 2024

Sleman, tvOnenews.com - Pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Wawan Mas'udi menyebut politik identitas masih akan dipakai pada gelaran Pilpres 2024 mendatang. Politik identitas akan digunakan sebagai strategi sekaligus senjata pamungkas.

"Kalau saya melihat, politik identitas nampaknya masih akan dipakai menjadi sebuah skenario atau strategi, cuma apakah akan diaktifkan atau tidak nanti melihat perkembangan," kata Wawan dalam diskusi publik di Kampus Terpadu UII, Sleman, Yogyakarta, Kamis (11/5/2023).

Dalam diskusi bertema "Apakah politik identitas masih relevan dalam kampanye pemilu 2024 di media sosial?" dijelaskan Wawan, dirinya yakin semua calon pasti sudah menyiapkan strategi program untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Utamanya strategi program yang dilihat baik oleh publik.

Sementara strategi politik identitas akan menjadi senjata pamungkas apabila strategi program dianggap kurang berhasil mengeruk massa.

"Nanti dilihat strategi program ini akan memberi keyakinan politik atau tidak, begitu tidak cukup mereka pasti akan menyasar ceruk massa tertentu yang memang akan sangat teryakinkan jika politik identitas ini tereksploitasi," ungkapnya.

Wawan menyampaikan, penggunaan identitas sebagai bagian dari politik sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Bahkan berhubungan dengan pembentukan negara modern.

Ia mencontohkan, saat awal pertama Indonesia berdiri juga menggunakan politik identitas. Akan tetapi politik identitas zaman dahulu dengan sekarang sudah mengalami pergeseran makna.

"Dulu digunakan sebagai alat perjuangan. Kalau sekarang politik identitas digunakan untuk merebut dan mencari kekuasaan. Nah bahayanya sebenarnya di sini," urai Dekan Fisipol UGM tersebut.

Lebih lanjut Wawan menerangkan, di negara kita kerap menggunakan pola singel majotarian dalam konteks politik elektoral. Artinya, siapapun yang memenangkan 50 persen plus 1 suara akan memiliki legitimasi menjadi pemimpin politik.

"Dalam situasi seperti ini, penggunaan politik identitas sangat critical karena selisih suara orang ini kan cukup sedikit apalagi nanti dua putaran dan kemudian dua calon, jangankan 1-2 persen, satu suara akan jadi penentu kemenangan," paparnya.

Sementara itu, Rektor UII Fathul Wahid mengatakan politik identitas sudah mewarnai diskusi di Indonesia sejak pertengahan hingga akhir 1990an. Hal itu diketahui dari pelacakan dokumen dan artikel ilmiah yang terindeks dengan Google.

"Secara spesifik, pelacakan terhadap artikel artikel ilmiah di Google Scholar menemukan, buku pertama berbahasa Indonesia yang menyinggung isu ini adalah tulisan Muhammad A.S. Hikam (2000) yang berjudul "Islam, Demokrasi, dan Pemberdayaan Civil Society," ujar Fathul.

Sejak saat itu, lanjut Fathul, perhatian intelektual terhadap isu tersebut semakin meningkat. Terbukti 10 tahun kemudian atau pada 2010 sudah terdapat 81 karya.

Kemudian pada 2019 ditemukan 1.030 karya, dan tahun 2022 sebanyak 1.250 karya yang terindeks dengan Google Scholar.

Fathul menambahkan, Hikam dalam bukunya menulis politik identitas yang didasarkan pada ikatan primordial akan dengan mudah menggantikan politik kewarganegaraan dan wawasan kebangsaan menjadi terdesak.

Jika hal itu terjadi, maka negara akan semakin mendapat legitimasi untuk melakukan intervensi atas nama keamanan dan ketertiban sosial. Padahal dengan cara ini, negara menjadi semakin tidak netral atau bias terhadap kepentingan kelompok.

"Ujungnya adalah potensi keterbelahan sosial. Karenanya, supaya hal ini tidak terjadi dalam kontestasi politik, pluralitas perlu mendapatkan tempat dan bukan menonjolkan identitas, melainkan program kerja dan gagasan, serta menjaga semangat inklusivisme," pungkasnya. (apo/buz).