Anak Rimba di Tebo Ikut Antrean BLT BBM, Ini Penjelasan Ketua Orik Tebo

Tebo, Jambi - Puluhan Suku Anak Dalam (SAD) atau Anak Rimba yang biasanya hidup di dalam hutan dan jauh dari kebisingan kota akhirnya juga menikmati program pemerintah. Mereka juga ikut mengantre bersama masyarakat umum untuk mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) dan paket sembako.

Dari pantauan dilapangan, sedikitnya ada 28 Kepala Keluarga (KK) anak rimba yang berasal dari Desa Muara Killis, Kecamatan Tengah Ilir, Tebo, Jambi yang ikut mengantre di Kantor Pos, untuk mengambil pengambilan BLT BBM dari pemerintah. Pada saat pengambilan, puluhan warga SAD ini di dampingi oleh ketua yayasan Orang rimbo kito (Orik). 

Menurut Ketua Orik Tebo, Ahmad Firdaus, mereka yang terdapftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hanya 28 orang. Namun, ada sebagian warga lagi yang idak mendapatkan BLT BBM ini karena belum mempunyai identitas kependudukan.

" 28 orang ini berasal dari 2 Temenggung, yakni Temenggung Apung dan Temenggung Tupang Besak. Kalau jumlahnya ada sekitar 50 KK lebih, 30 KK sudah punya identitas dan 20 KK lagi sama sekali belum terdaftar di Dukcapil," jelas Ahmad Firdaus, selaku Ketua Orik Tebo, Senin (13/9/2022).

Dijelaskan Firdaus, saat ini masih ada beberapa KK lagi warga SAD yang belum terdaftar sebagai KPM. Akibatnya, mereka tidak bisa mendapatkan BLT BBM dan paket sembako dari pemerintah.

Untuk itu, Firdaus meminta kepada pemerintah agar kembali melakukan pendataan terhadap Suku Anak Dalam agar mereka juga bisa menikmati BLT BBM dan paket sembako dari program pemerintah.

Baca Juga

4 Ayat Al-Quran tentang Pemerintahan dan Kepemimpinan: Ali Imran Ayat 159, Sad Ayat 26 dan An-Nisa Ayat 58-59 

"Mudah-mudahan ada validasi data kembali pada Suku Anak Dalam," pungkasnya.

Atas bantuan ini, Temenggung Tupang Besak mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah memperhatikan keberadaan Suka Anak Dalam di Kabupaten Tebo, khususnya di Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir.

"Terimakasih sudah menganggap keberadaan kami. Dan meminta agar Pemerintah kembali mendata kami yang berada di Muara Killis ini, karena masih ada separuh dari kelompok kami yang belum menikmati program dari Pemerintah ini," tutupnya. (Tar/Aag)