DPRD Madina Digeruduk Ratusan Mahsiswa, HMI Tuntut Wakil Rakyat Tolak Kenaikan Harga BBM
- tim tvone/Rumolo
Mandailing Natal, Sumatera Utara - Paca-kenaikan harga BBM menimbulkan polemik dari kalangan rakyat Indonesia. Terutama masyarakat Mandailing Natal (Madina) Sumatera Utara, yang menolak harga BBM naik. Hal itu terbukti dari gerakan ratusan massa mahasiswa di Mandina yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Madina, telah menggeruduk Kantor DPRD Madina, pada Jumat (9/9/2022).
Aksi yang dilakukan HMI tersebut, untuk menuntut wakil rakyat atau DPRD Madina untuk menolak kenaikan BMM. Hal itu dibeberkan Koordinator Aksi, Azis Sodiqin, kepada DPRD Madina di depan awak media.
"Kami mahasiswa menilai kebijakan pemerintah tersebut tidak tepat menaikan harga BBM, karena ekonomi rakyat Indonesia masih lemah setelah dilanda covid-19 dalam dua tahun terakhir," ujar Koordinator Aksi, Azis Sodiqin.
Seperti diketahui, aksi unjuk rasa mahasiswa di Madina diawali dengan aksi jalan kaki dari kantor sekretariat HMI cabang Madina menuju gedung DPRD Madina. Di sepanjang jalan mahasiswa menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Bahkan, aksi unjuk rasa dilanjutkan didepan gedung DPRD Madina. Secara bergantian mahasiswa menyampaikan aspirasinya kepada DPRD Madina.
Kemudian, lanjut Azis Sodiqin menyampai orasinya, bahwa kekecewaan mahsiswa dan rakyat terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM karena tidak tepat dan sangat memberatkan rakyat Indonesia terutama golongan menengah ke bawah.
"Kita dilanda covid 19 dalam dua tahun terakhir, ekonomi hancur. Saat ini kita mau bangkit, UMKM kita juga baru mulai berbenah, namun pemerintah menaikkan harga BBM. Tentu ini sangat memukul perekonomian rakyat Indonesia karena ini berdampak luas karena akan menaikkan semua pelayanan jasa bahkan harga sembako," ungkap dalam orasinya.
Dari pantuan tvonenews.com, setelah menyampaikan orasi di depan gedung DPRD Madina, seluruh mahasiswa akhirnya diterima di ruang paripurna DPRD Madina. Di hadapan Ketua DPRD Madina, Erwin Efendi Lubis bersama sejumlah anggota DPRD lainnya menyampaikan enam poin tuntutan, yakni
- menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.
- meminta pemerintah pusat untuk mencabut kebijakan dalam kenaikan tarif dasar listrik
- mendesak pemerintah untuk memberantas mafia sektor migas
- menunda proyek strategis nasional dan mengalihkan dananya untuk subsidi BBM.
- transparansi data anggaran subsidi
- peran pemerintah daerah terhadap dampak kenaikan BBM dalam upaya ketahanan pangan, pendidikan kesehatan dan ekonomi.
Menanggapi tuntutan mahasiswa tersebut, DPRD Madina menyatakan sikap yang sama menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis dihadapan mahasiswa menjelaskan jauh jauh hari DPRD Madina sudah menyampaikan permintaan supaya pemerintah tidak menaikkan harga BBM.
Bahkan, atas aksi mahasiswa tersebut, ketua DPRD Madina mengaku akan meneruskan aspirasi mahasiswa tersebut.
"Karena tuntutan mereka juga kan tuntutan yang kita anggap wajar, jadi mereka menuntut bagaimana supaya pemerintah pusat bisa mengevaluasi kembali tentang kenaikan harga BBM karena ini yang menanggung risiko yang paling rentan adalah masyarakat bawah, jadi mereka mewakili masyarakat. kita dari DPR tidak ada hak atau tidak boleh untuk tidak menerima dan kita ikut tadi membuat pernyataan sikap supaya pemerintah pusat dapat mengevaluasi kembali tentang kenaikan harga BBM," ujar Erwin Efendi Lubis.
Kemudian, tampak aksi mahasiswa berakhir dengan damai setelah ketua DPRD Madina menanda tangani kesepahaman bersama tentang kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.
Aksi unjuk rasa tersebut dikawal ketat anggota kepolisian. Sekitar 150 personil dari polres Madina dipimpin langsung Kapolres Madina AKBP Reza Chairul mengamankan aksi tersebut hingga mahasiswa membubarkan diri dengan tertib. (Rsr/Aag)
Load more