Cabang Kejaksaan Negeri Labuhan Deli Lepas Pelaku Pengancaman Dengan Senjata Tajam

Medan, Sumatera Utara - Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli, Rabu (31/08/2022) melepaskan kasus  pengamanan dengan senjata tajam, penyelesaian berkas perkara berdasarkan Restorative Justice/Keadilan Restoratif (RJ).

Cabjari Labuhan Deli, Anggara Suryanegara  didampingi Kasubsie Pidum/Pidsus Putra Siregar melaksanakan penyelesaian perkara berdasarkan RJ, bertempat di aula Cabjari Deli Serdang di Labuhan Deli.

Cabjari Labuhan Deli, Anggara dalam keterangannya menyatakan, penyelesaian perkara melalui Restorative Justice setelah mendapat persetujuan dari Jampidum (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum) melalui Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, hingga pada hari ini kita menerbitkan SKP2 (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan) terhadap satu perkara yaitu  perkara pengancaman dengan senjata tajam atas nama Riswan Artur Hutabarat Alias Riswan, kasus ini merupakan tindak pidana yang terjadi di dalam lingkup tetangga. Pasal yang disangkakan terdakwa pasal 335 ayat satu Kitab UU Hukum Pidana.

Cabjari itu menambahkan, bahwa Restorative Justice berlaku bagi mereka yang baru pertama kali melakukan tindak pidana dan bukan resedivis .

"Jalannya penghentian penuntutan perkara sudah memenuhi ketentuan dalam Perja (Peraturan Kejaksaan) No. 12 Pasal 5 Tahun 2020, yakni terkait syarat-syarat dapat atau tidaknya dilakukannya RJ, mengingat  tindak pidana ini ancamannya di bawah 5 tahun, baru pertama kali dilakukan oleh tersangka dan telah tercapainya upaya perdamaian antara kedua belah pihak sehingga pada hari ini dan pimpinan setuju kita hentikan penuntutannya dan tidak sampai kepengadilan," ucap Anggara.

Ucap Anggara lebih lanjut, “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana diluar persidangan, dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula,” ujarnya.

"Setelah kami mendapatkan persetujuan penghentian satu berkas perkara dari Kepala Kejaksaan Tinggi, maka kami telah mengeluarkan penetapan kebijakan Restoratif Justice, dengan mengundang langsung kedua belah pihak untuk menerima penetapan tersebut, jelasnya.(Mss/Lno)