Ternyata Ini Alasan Warga Segel SMPN Unggul di Kabupaten Dharmasraya 

Dharmasraya, Sumatera Barat - Tanpa ada kejelasan dari pemerintah soal masalah tanah yang didirikan pembangunan SMPN Unggul di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, Jumat  (19/8/2022). Menimbulkan beberapa orang warga mengklim tanah miliknya melakukan penyegelan terhadap pintu masuk sekolah tersebut.

Salah seorang pemilik tanah Andrimal Malik (47) menyampaikan, permasalahan tanah yang ada bangunan gedung sekolah SMPN Unggul  belum juga tuntas atas ganti ruginya yang dijanjikan pemerintah setempat.

"Permasalaan tanah ini sudah sejak tahun 2001 lalu hingga saat ini," ucap Andrimal Malik kepada awak media, Jumat (19/8/2022).

Sambungnya menjelaskan, selama ini pihaknya dengan warga yang pemilik tanah kaget, karena tidak pernah melakukan jual beli tanah untuk pembangunan sekolah itu.

"Seharusnya pihak pemerintah kabupaten atau dinas pendidikan seharusnya menyelesaikan dulu mana sertifikat tanah yang sah dari pemiliknya yang resmi jangan asal membeli dari pihak yang lain, karena belum selesai atau belum tuntas masalah tanah ini, terpaksa kami melakukan penyegelan dalam batas waktu yang belum di tentukan," tegas Andrimal Malik.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMPN Unggul, Asridal mengatakan, dirinya selaku kepala sekolah yang baru menjabat berapa bulan lalu,  tidak tahu tentang permasalahan tanah tersebut. 

Baca Juga

Polisi Dinilai Lamban Ungkap Kasus Pembunuhan Pensiunan Guru di Sumbar

Kemudian Berapa hari yang lalu, ia katakan, ada salah seorang yang mengaku atau klaim pemilik tanah ini. 

"Datang ke sekolah dengan memberikan surat, setelah kami baca-baca dengan intinya  permasalahan tanah pada bangunan SMPN Unggul Dharmasraya ini yang belum tuntas, Saya selaku kepala sekolah di sini yang baru bertugas, tentu tidak ada wewenang kami untuk menyelesaikan masalah tersebut," tuturnya.

Selanjutnya, ia menuturkan, surat tersebut pihaknya antarkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya untuk dilanjutkan.
 
"Kami sudah memberitahukan kapada pemilik tanah yang datang ke sekolah kami tersebut untuk tidak melakukan penyegelan terhadap sekolah kami, karena mengingat jumlah pelajar di sekolah ini lebih kurang 276 orang jangan samapi terganggu," pungkasnya.

Lalu, ia ungkapkan harapan sebagai kepala sekolah, permasalahan tanah seharusnya secepat-cepatnya diselesaikan secara tuntas.  
"Karena ini menyangkut dengan dunia pendidikan dan generasi yang mencapai cita-citanya kedepannya," tambah Asridal. (Bra/Aag)