Polisi Telah Periksa 22 Saksi Terkait Kebakaran Kapal Federal di Batam

TKP tersebut bisa saja dibuka oleh penyidik apabila sudah diperoleh bukti-bukti yang cukup untuk membuat terang peristiwa. Namun, hal itu menjadi kewenangan dari penyidik.

Adapun dalam penyelidikan ini, kata Zaenal, penyidik terus mengembangkan keterangan dari saksi-saksi, sehingga tidak menutup kemungkinan akan meminta keterangan dari dinas terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

"Tentu kami nanti membutuhkan keterangan dari dinas terkait, mengenai K3 ini, berdasarkan keterangan dari perusahaan bahwa pengawasan K3 ini seperti ini, nanti kami cocokkan dengan keterangan dinas terkait," katanya.

Zaenal menekankan bahwa saat ini proses penyelidikan yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya unsur tindak pidana dalam peristiwa kebakaran yang mengakibatkan 11 orang meninggal dan 20 orang luka-luka, seperti halnya kejadian pertama pada 24 Juni 2025 yang menimbulkan empat korban jiwa dan lima orang luka-luka.

Setelah proses penyelidikan ini, lanjut dia, penyidik akan melaksanakan gelar perkara untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk menaikkan status ke penyidikan.

"Dengan naiknya status kasus ke tahapan penyidikan, berarti ada tindak pidana, maka dicarilah siapa pihak yang bertanggung jawab atas terjadi tindak pidana tersebut. Diproses inilah kami menetapkan tersangka," ujarnya.

Kapolresta mengatakan setelah penetapan tersangka, penyidik melengkapi berkas perkara untuk diserahkan ke Kejaksaan guna pembuktian di persidangan.

"Tahapan-tahapan ini yang sedang kami jalani, jadi untuk mengetahui penyebab kebakaran, apakah ada kelalaian itu semuanya, sedang kami lakukan penyelidikan," kata Zaenal.

Pada perkara kebakaran sebelumnya, penyidik telah menetapkan dua orang tersangka dengan dugaan tindak pidana melanggar Pasal 359 KUHP juncto Pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan orang meninggal dunia dan luka berat.

Berkas perkaranya sudah diserahkan penyidik sebanyak dua kali, yakni tanggal 30 September, lalu dikembalikan atau P-19 disertai petunjuk jaksa. Kemudian diserahkan kembali tanggal 10 Oktober dan saat ini masih diteliti Kejari Batam. (Ant/wna)