Ketua DPRD Madina Perintahkan Penyelesaian Sengketa Lahan dengan Cara Kekeluargaan

"Kami juga tidak habis pikir persoalan diawal pembukaan kebun sudah kami selesaikan dengan damai, tapi kok akhir akhir ini timbul lagi persoalan lahan yang sudah kami tanami sawit sejak belasan tahun lalu, sepertinya ada mafia tanah yang bermain dalam persoalan ini," ujar Novan Herawan.

Sementara itu, Tri Mangkurat Manager Kebun Batang Laping PTPN IV menyebutkan pihak perusahaan telah berkontribusi kepada negara dan masyarakat sekitar melalui pajak dan CSR.

"Harapan kami bisa diselesaikan secara kekeluargaan namun jika memenuhi jalan buntu terpaksa kita menyerahkan persoalan tersebut kepada pihak terkait agar tuntas,” ungkap Manager Kebun Batang Laping sambil menunjukkan beberapa nama yang telah menerima ganti rugi dari perusahaan.

Menengahi persoalan warga dengan PTPN4, Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis meminta persoalan ini diselesaikan secara kekeluargaan agar bisa secepatnya dieksekusi.

"Kami meminta perusahaan menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan, perusahaan dan masyarakat harus membuka diri agar persoalan ini segera menemukan solusi agar masyarakat sesegera mungkin bisa memanfaatkan apa yang menjadi haknya tanpa ada yang merasa dirugikan. Jika menempuh jalur hukum akan menguras waktu dan tenaga,” imbau ketua DPRD Madina.

Dalam RDP tersebut juga dihadiri BPN Madina dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Madina serta beberapa warga yang terlibat sengketa.

Baca Juga

DPRD Madina Digeruduk Ratusan Mahsiswa, HMI Tuntut Wakil Rakyat Tolak Kenaikan Harga BBM

RDP ini akhirnya memutuskan untuk dilakukan investigasi bersama melibatkan DPRD Madina, BPN Madina dan Pemerintah Kabupaten Madina untuk melakukan investigasi langsung ke lapangan.

Hasil investigasi bersama tersebut nantinya akan membuat keputusan atau rekomendasi DPRD Madina terkait persoalan tersebut.

Jika persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan RDP, DPRD Madina akan membentuk Pansus DPRD Madina untuk menekan perusahaan menyelesaikan semua persoalan dengan warga Mandailing Natal termasuk memeriksa legalitas semua usaha PTPN IV di Madina. (Romulo Siregar/Nof)