DPRD Madina Digeruduk Ratusan Mahsiswa, HMI Tuntut Wakil Rakyat Tolak Kenaikan Harga BBM

Mandailing Natal, Sumatera Utara - Paca-kenaikan harga BBM menimbulkan polemik dari kalangan rakyat Indonesia. Terutama masyarakat Mandailing Natal (Madina) Sumatera Utara, yang menolak harga BBM naik. Hal itu terbukti dari gerakan ratusan massa mahasiswa di Mandina yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Madina, telah menggeruduk Kantor DPRD Madina, pada Jumat (9/9/2022). 

Aksi yang dilakukan HMI tersebut, untuk menuntut wakil rakyat atau DPRD Madina untuk menolak kenaikan BMM. Hal itu dibeberkan Koordinator Aksi, Azis Sodiqin, kepada DPRD Madina di depan awak media.  

"Kami mahasiswa menilai kebijakan pemerintah tersebut tidak tepat menaikan harga BBM, karena ekonomi rakyat Indonesia masih lemah setelah dilanda covid-19 dalam dua tahun terakhir," ujar Koordinator Aksi, Azis Sodiqin.

Seperti diketahui, aksi unjuk rasa mahasiswa di Madina diawali dengan aksi jalan  kaki dari kantor sekretariat HMI cabang Madina menuju gedung DPRD Madina. Di sepanjang jalan mahasiswa menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Bahkan, aksi unjuk rasa dilanjutkan didepan gedung DPRD Madina. Secara bergantian mahasiswa menyampaikan aspirasinya kepada DPRD Madina.

Kemudian, lanjut Azis Sodiqin menyampai orasinya, bahwa kekecewaan mahsiswa dan rakyat terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM karena tidak tepat dan sangat memberatkan rakyat Indonesia terutama golongan menengah ke bawah.

"Kita dilanda covid 19 dalam dua tahun terakhir, ekonomi hancur. Saat ini kita mau bangkit, UMKM kita juga baru mulai berbenah, namun pemerintah menaikkan harga BBM. Tentu ini sangat memukul perekonomian rakyat Indonesia karena ini berdampak luas karena akan menaikkan semua pelayanan jasa bahkan harga sembako," ungkap dalam orasinya.

Dari pantuan tvonenews.com, setelah menyampaikan orasi di depan gedung DPRD Madina, seluruh mahasiswa akhirnya diterima di ruang paripurna DPRD Madina. Di hadapan Ketua DPRD Madina, Erwin Efendi Lubis bersama sejumlah anggota DPRD lainnya menyampaikan enam poin tuntutan, yakni

- menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.
- meminta pemerintah pusat untuk mencabut kebijakan dalam kenaikan tarif dasar listrik
- mendesak pemerintah untuk memberantas mafia sektor migas
- menunda proyek strategis nasional dan mengalihkan dananya untuk subsidi BBM.
- transparansi data anggaran subsidi
- peran pemerintah daerah terhadap dampak kenaikan BBM dalam upaya ketahanan pangan, pendidikan kesehatan dan ekonomi.