Diduga Korupsi Kredit Fiktif, Mahasiswa Geruduk Bank Mandiri Cabang Medan.

Medan, Sumut - Dugaan korupsi kredit fiktif yang terjadi sejak 2011 hingga 2018. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Anti Korupsi (PERMAK), Siang tadi (21/02/2022) menggruduk kantor Bank Mandiri Cabang Medan di Jalan Imam Bonjol Kota medan. Ini merupakan aksi lanjutan usai dilaporkannya kasus tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dugaan korupsi kredit fiktif ke PT. Bintang Cosmos, rugikan negara senilai Rp 188 miliar . 

Sebelumnya laporan diterima Candra, pertugas KPK dengan nomor: 02/6D.Srt/U/II/2022, dari Law Firm Garda Deli sebagai kuasa pelapor dari Ng O Sui alias Hong Chu dan Aswin Tampubolon, SH, MHum.

"Dugaan korupsi kredit fiktif itu dilakukan PT. Bintang Cosmos ke Bank Mandiri Cabang Medan dengan agunan aset milik Ng O Sui, klien kami," ungkap Wahyu Tampubolon SH, didampingi Soebandono Poerwantoro SH, Siti Junaida Hasibuan SH, M.Kn.

"Dugaan korupsi kredit fiktif tersebut semakin menyandera aset milik klien kami, dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan PT. Bintang Cosmos dinyatakan pailit, dengan menunjuk 3 orang kurator," sambungnya.

Sementara itu, menurut koordinator aksi ini, Asril Hasibuan. Ada 16 orang yang diduga terlibat korupsi kredit fiktif tersebut dan telah dilaporkan ke KPK, termasuk kurator yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan.
"Dari Bank Mandiri Cabang Medan ada 6 orang yang dilaporkan, PT. Bintang Cosmos 5 orang, Kurator 3 orang, dan Pengadilan Negeri Medan 2 orang," ungkap Asril, dalam orasinya.

Dalm aksinya, mahasiswa yang aktif menyoroti korupsi di Sumut ini pun berharap KPK segera menindaklanjuti laporan yang telah merugikan keuangan negara mencapai ratusan miliar rupiah tersebut.

Aksinya damai tersebut berlangsung aman, meski massa aksi tak mendapatkan jawaban dari Bank Mandiri Cabang Medan. Massa aksi berjanji akan membawa massa yang lebih besar jika aksi tersebut tidak ditanggapi serius. Massa aksi juga berencana menggelar aksi serupa di kantor anti rasuah, Jakarta. (Bahana/Nof)